TEMPO.CO, Surakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta menjamin data kepegawaian di kota tersebut valid. Mereka mengklaim tidak memiliki data yang disebut-sebut sebagai pegawai 'siluman'.
Kepala BKD Kota Surakarta, Hari Prihatno menyatakan bahwa jumlah pegawainya telah diverifikasi secara ketat. "Sistem verifikasi dilakukan dalam empat tahap," katanya, Jumat, 22 April 2016.
Verifikasi data pegawai dilakukan sejak dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat pegawai bekerja. Kemudian data itu diverifikasi ulang di BKD kota, provinsi hingga pusat.
Pendataan jumlah pegawai dilakukan pada Maret kemarin. "Dipastikan sudah sama dengan data yang ada di Badan Kepegawaian Nasional," katanya. Saat ini, jumlah pegawai negeri di Surakarta mencapai 9.325 orang.
Dia juga menjamin semua pegawai tersebut telah teregistrasi dalam sistem kepegawaian elektronik. "Semua telah melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik," katanya.
Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima permintaan dari BKN untuk melakukan verifikasi ulang. "Itu artinya data kami sudah beres," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana memberikan pernyataan yang mengemparkan. Dia menyebutkan, ada 57 ribu Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia tidak mendaftar ulang. Mereka menerima gaji, tapi statusnya tak jelas.
AHMAD RAFIQ
Berita terkait
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
2 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
3 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaKPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan
3 hari lalu
KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan atau pungli di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
4 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
5 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
10 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
12 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaKapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
20 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
Baca SelengkapnyaPNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza
22 hari lalu
PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.
Baca SelengkapnyaGaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
30 hari lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Baca Selengkapnya