Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan masih enggan menanggapi isu perombakan kabinet yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat. "Itu tanya saja ke lampu yang bergoyang. Presiden tahu apa yang harus dia lakukan," ucap Luhut dalam acara Coffee Morning dengan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 21 April 2016.
Luhut mengatakan tekanan pihak luar kabinet, termasuk partai politik, tak akan mempengaruhi Presiden Joko Widodo. "Dia tahu harus bagaimana. Dia punya data lengkap soal apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Luhut berpendapat, perombakan bisa terjadi karena Jokowi membutuhkan kerja sama yang baik di dalam kabinet untuk menjalankan pemerintahannya.
"Ini kan soal mencari pembantu presiden. Dia (Jokowi) pasti mencari orang yang bersikap pro untuk membantunya. Apalagi keadaan ekonomi seperti ini, dia butuh team work yang baik," tutur Luhut.
Luhut menilai dia tak pantas berkomentar lebih, karena perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. "Tak elok kalau saya yang berkomentar," katanya.
Jokowi sebelumnya menyatakan rencana perombakan kabinet masih dibahas bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun Jokowi tak menyebutkan kapan persisnya perombakan itu dilakukan. Evaluasi kinerja menteri, ucap dia, dilakukan terus secara berkelanjutan.
