TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengkritik langkah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon yang ikut campur menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ruhut menilai masalah Sumber Waras sudah dibumbui kepentingan pribadi antara Fadli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Fadli Zon dan Gerindra-nya sudah dendam kesumat sama Ahok. Saya sudah ingatkan, janganlah dendam kalian kepada mantan kader menggunakan lembaga," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 20 April 2016. Ruhut menyindir Fadli yang beberapa waktu meninjau lahan RS Sumber Waras. "Itu bukan urusan Wakil Ketua DPR. Apa-apaan Fadli ngurusin Sumber Waras."

Ruhut juga mengkritik langkah anggota Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi Hukum DPR yang Selasa kemarin mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk ikut menyelidiki pembelian lahan rumah sakit itu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Komisi III itu bukan mitra BPK, kenapa enggak ke KPK? Aku mau menuntut, ini enggak jelas," ujar Ruhut, yang juga anggota Komisi Hukum.

Baca: Fadli Zon ke RS Sumber Waras, Reaksi Ahok Mengejutkan

Sebelumnya, Fadli meminta Komisi Hukum proaktif dalam perkara Sumber Waras, bahkan membentuk panitia khusus. "Iya, seharusnya begitu," tuturnya saat ditemui di Crowne Plaza, Jakarta, Senin lalu. Ihwal kunjungannya ke Sumber Waras, Fadli berdalih, inspeksi mendadak itu berkaitan erat dengan tugasnya sebagai pemimpin DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Dia mengatakan kasus pembelian lahan senilai Rp 795 miliar itu terlalu lama diputuskan status hukumnya. Padahal indikasi dugaan korupsinya, menurut Fadli, sudah jelas. "Ada cek tunai yang tidak lazim dalam transaksi. Status pembeliannya tidak clean and clear. Jadi kerugian ini nyata dan jelas," ucapnya.

Baca: Sindir BPK, Ahok: Ada Bank Sediakan Rp 700 Miliar Kontan?

Fadli menuding Ahok berada di balik kasus tersebut dan harus bertanggung jawab. "Kalau kita waras, kita enggak akan berpikir panjang-panjang soal kasus ini. Menguntungkan orang lain dan merugikan negara ya jelas korupsi," ujarnya.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit BPK Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan rumah sakit itu menyalahi aturan. (Lihat video Soal Ahok dan Sanusi, Ini Pengakuan Blak-blakan Sunny)

Baca: DPR Akan Libatkan Eks Pemimpin KPK untuk Kasus Sumber Waras

Soalnya, menurut BPK Jakarta, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 191 miliar. BPK RI pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

GHOIDA RAHMAH

BERITA MENARIK
Mempercantik Bibir dengan Selotip Bening
Ruhut Ancam Keluar Demokrat jika Fahri Hamzah...