Pengacara Podomoro Beberkan Pertemuan di Rumah Aguan

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 19 April 2016 21:21 WIB

Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 19 April 2016. Aguan diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menyelidiki jaringan suap reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan anggota dewan dan pihak swasta. Hari ini, bos Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, kembali diperiksa KPK sebagai tersangka.

Seperti pada berita sebelumnya, Ariesman diketahui menghadiri pertemuan dengan anggota DPRD di rumah bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan. Pertemuan itu membahas soal biaya kontribusi yang masih alot diperdebatkan. Anggota Dewan yang hadir di sana adalah Selamat Nurdin, Mohamad Taufik, Mohamad Sangaji, dan Prasetyo Edi Marsudi.

"Pertemuan itu hanya kebetulan!" kata Adardam, kuasa hukum Ariesman, di area gedung KPK, Selasa, 19 April 2016. Ia mengatakan Ariesman hanya kebetulan sedang mampir dan bertemu dengan mereka. Ia menegaskan pertemuan itu tidak membahas rancangan peraturan daerah.

Adardam membantah adanya pertemuan antara Ariesman dan Aguan sebelum pertemuan dengan anggota Dewan itu. Ia juga membantah Aguan memberikan dana yang cukup besar kepada Ariesman. Antara Ariesman dan Aguan, kata Adardam, tidak ada urusan uang. "Tidak ada juga perintah dan memerintah," ucapnya.

Menurut Adardam, selama ini Ariesman hanya berhubungan dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi. Sedangkan untuk anggota DPRD lain yang diduga terima suap, ia mengatakan kliennya tidak pernah berhubungan selain dengan Sanusi.

Ariesman menyerahkan diri ke KPK setelah Sanusi tertangkap pada Kamis, 31 Maret 2016, saat operasi tangkap tangan. Dalam operasi itu, turut juga ditangkap karyawan Agung Podomoro bernama Trinanda Prihantoro yang diduga menjadi perantara.

Penyidik menyita duit Rp 1,14 miliar yang diduga diberikan kepada Sanusi untuk memuluskan pembahasan raperda reklamasi yang alot di kalangan anggota Dewan. Saat ini, penyidik lembaga antikorupsi juga membidik pengembang lain yang terlibat dalam proyek reklamasi tersebut.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

4 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

10 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

12 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

16 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

17 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

20 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya