Telegram Rahasia Mabes Polri, 5 Kapolda Ini Dirotasi  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 14 April 2016 22:22 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, memberikan ucapan selamat kepada para perwira tinggi seusai upacara korps raport kenaikan pangkat, di Markas Besar Polri, Jakarta, 19 Februari 2016. Badrodin Haiti memimpin upacara kenaikan pangkat terhadap 21 perwira tinggi mengikuti jabatan yang telah dilakukan serah terima jabatankan sebelumnya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengeluarkan surat telegram rahasia bernomor ST/936/IV/2016 tertanggal hari ini, 14 April 2016. Surat telegram itu berisi tentang kebijakan merotasi lima orang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan sejumlah pejabat utama Polri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan akan menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat. “Kapolda Sulselbar yang sebelumnya dijabat Inspektur Jenderal Pudji Hartanto diganti Inspektur Jenderal Anton Charliyan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri, Agus Rianto, ketika dihubungi, Kamis, 14 April 2016.

Posisi Anton akan digantikan oleh Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, yang kini menjabat sebagai Kapolda Banten, Posisi Boy akan ganti dijabat oleh Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri, yang kini menduduki posisi Kepala Biro Pembinaan Karyawan Staf Sumber Daya Manusia Polri.

Selanjutnya, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri yang kini dijabat Komisaris Jenderal Mukti Haryono akan digantikan oleh Inspektur Jenderal Nur Ali yang kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.

Posisi Kapolda Jawa Tengah pun akan digantikan oleh Inspektur Jenderal Condro Kirono yang kini menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Condro digantikan oleh Brigadir Jenderal Agung Budi Maryoto, yang kini menjabat Kapolda Kalimantan Selatan.

Menggantikan Agung, Brigadir Jenderal Erwin Triwanto yang kini menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara itu, posisi Erwin akan digantikan oleh Brigadir Jenderal Prasta Wahyu, yang kini menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya