Jawa Timur Larang Sekda ke Luar Negeri

Reporter

Editor

Jumat, 14 April 2006 00:48 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Pemerintah Jawa Timur melarang semua pejabat eselon dua, sekretaris daerah kabupaten atau kota, dan seluruh pejabat setingkat kepala dinas/kepala biro untuk melakukan kunjungan ke luar negeri bila kepentingan yang dibawa tidak jelas manfaatnya bagi daerahnya.”Kemarin Pak Gubernur juga sudah mengumpulkan para kepala dinas dan sekda untuk menginstruksikan hal ini,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Soekarwo, usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Jatim, kemarin.Larangan kunjungan ke luar negeri yang dimaksud adalah kunjungan yang sifatnya masih dalam kegiatan wacana yang tidak jelas keuntungannya bagi daerah yang bersangkutan. ”Jika kegiatannya sudah jelas untuk berjualan produk lokal, maka itu kita perbolehkan, tapi jika tidak jelas hanya akan membuat neraca berjalan kita akan minus, akan kita larang,” imbuhnya.Untuk itu, Pemprov akan segera mengecek seluruh rencana kunjungan ke luar negeri yang akan dilakukan oleh pejabat terkait. Apalagi yang berjalan selama ini adalah kunjungan ke luar negeri tidak sesuai dengan bidang yang digeluti pejabat bersangkutan.”Jadi harus sesuai dengan timnya. Jangan sampai asal ke luar negeri tidak memperhatikan kapabilitas dan kemampuannya,” ungkapnya.rohman taufiq

Berita terkait

Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

2 September 2021

Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?

Baca Selengkapnya

Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

30 November 2019

Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

11 Oktober 2017

Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.

Baca Selengkapnya

Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

23 Agustus 2017

Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.

Baca Selengkapnya

Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

24 Mei 2017

Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.

Baca Selengkapnya

2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

22 Maret 2017

2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.

Baca Selengkapnya

Agus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk  

2 Februari 2017

Agus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk  

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara

24 Januari 2017

Jokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara

Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.

Baca Selengkapnya

Rayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi

22 Oktober 2016

Rayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi

Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.

Baca Selengkapnya

Wiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?  

13 September 2016

Wiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?  

Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya