TEMPO Interaktif, Wonogiri:Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengaku kesulitan menggaji perangkat desa di daerahnya menyusul keputusan pemerintah untuk memberikan gaji kepada mereka.Dengan 294 desa, Wonogiri membutuhkan dana Rp 3,6 miliar untuk memenuhi tuntutan Parade Nusantara yang dikabulkan Menteri Dalam Negeri tersebut. "Kami tentu berharap gaji perangkat desa tersebut berasal dari pemerintah pusat sebagaimana halnya dengan gaji pegawai negeri," kata Mulyadi, Sekretaris Daerah Wonogiri, kemarin.Mulyadi mengatakan, di Wonogiri terdapat 294 desa yang masing-masing desa memiliki 25 perangkat desa, mulai kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun hingga kepala-kepala urusan. Dengan upah minumun kabupaten sebesar Rp 500 ribu saja, dalam hitungan Mulyadi, dana yang dibutuhkan untuk menggaji para perangkat desa di daerahnya mencapai Rp 3,675 miliar per bulan."Dari mana kami memperoleh dana sebesar itu kalau pemerintah pusat tidak memberikan melalui dana alokasi umum (DAU) seperti yang digunakan untuk membayar gaji PNS," ujarnya.imron rosyid
Berita terkait
Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga
24 Maret 2022
Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab
6 Desember 2021
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.
Baca SelengkapnyaTertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut
25 Juni 2021
Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Baca SelengkapnyaPenyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara
24 Agustus 2017
Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.
Baca SelengkapnyaDana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan
10 Juli 2017
Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.
Baca SelengkapnyaDitolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan
10 Juli 2017
Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."
Baca SelengkapnyaHampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong
2 Juli 2017
Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.
Baca SelengkapnyaJadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang
16 April 2017
"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.
Baca SelengkapnyaGelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa
24 November 2016
Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.
Baca SelengkapnyaDesa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan
15 November 2016
Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.
