TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menaruh perhatian pada aksi intoleransi yang belakangan ini terjadi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan diskusi mengenai itu terjadi saat ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis siang ini, 31 Maret 2016. "Presiden memberikan perhatian khusus soal itu," ucapnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden Jokowi, ujar Pramono, sudah meminta Kepolisian Republik Indonesia bersikap tegas terhadap kelompok intoleransi yang melarang aktivitas kelompok lain. "Minta aparat tegas. Siapa pun yang melakukan tindakan intoleransi dalam konteks kenegaraan," tuturnya.
Belum lama ini, polisi membubarkan konferensi pers yang digelar Panitia Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Pembubaran dilakukan karena polisi menerima laporan bahwa organisasi massa akan membubarkan secara paksa pada saat hari pelaksanaan. Mereka berkilah bahwa acara tersebut mengandung unsur komunisme.
Selain itu, polisi melarang pemutaran film berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Alasan yang dipakai pun masih sama, yakni film itu mengandung unsur komunisme. Film Pulau Buru Tanah Air Beta mengangkat tema seputar mantan tahanan politik kasus pemberontakan 1965 yang kembali ke Pulau Buru. Pulau Buru merupakan sebuah pulau di Maluku yang menjadi tempat pembuangan orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan 1965.
