TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta masalah pelestarian taman nasional laut menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga. Presiden menyatakan perlu ada suatu kementerian yang memegang tanggung jawab serta diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, dan pengelolaan taman bawah laut.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan saat membuka rapat kabinet terbatas pada Rabu, 30 Maret 2016, di Kantor Kepresidenan. Agenda rapat adalah pengalihan kewenangan pengelolaan taman nasional laut.

"Saya menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pariwisata," kata Jokowi seperti dalam pesan tertulis anggota Staf Presiden Bidang Komunikasi Sukardi Rinakit.

Sebagai negara kepulauan, keindahan taman laut yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa dan harus dijaga serta dilestarikan. Sebab, menjaga taman laut tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tapi juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Presiden menjelaskan Indonesia memiliki tujuh balai taman nasional (BTN) yang mengelola sekitar empat juta hektare taman nasional laut (TNL). Ketujuh BTN tersebut adalah BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.

Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Pariwisata memberi sentuhan pada penyiapan taman laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya agar lebih dikenal banyak orang.

Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah agar di kawasan pesisir, anak-anak harus dididik untuk mencintai laut dan bahari sehingga ikut menjaga dan merawat taman laut serta ekosistemnya. "Segera bekerja untuk membuat perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan taman nasional laut makin baik," katanya.

DESTRIANITA K