TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah masih berupaya membebaskan 10 anak buah kapal tugboat Brahma 12 asal Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun pembebasan tak bisa sekonyong-konyong dilakukan.

Panglima TNI era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Laksamana (Purn) Agus Suhartono, memastikan pemerintah sudah memperhitungkan dan mempunyai cara menangani penculikan tersebut. "Pemerintah pasti akan memperhitungkan keamanan ABK serta hubungan baik dengan Filipina," katanya di hari ketiga Kegiatan Penataran Pemimpin dan Kader Utama Partai Demokrat di Novotel Bogor, Jawa Barat, Rabu, 30 Maret 2016.

Filipina, kata Agus, memiliki kemampuan menangani dan informasi mengenai kelompok yang menculik. "Filipina punya kemampuan itu, beda dengan kasus penculikan ABK di Somalia,” katanya. “Karena negara (Somalia) itu tidak mempunyai kemampuan menangani dan tidak punya informasi data kelompok penculik.”

Agus Suhartono menyarankan pemerintah menjalin, berkoordinasi, dan mendekati Filipina dalam menangani kasus penculikan itu. "Sangat penting untuk Indonesia berkoordinasi dengan Filipina," ujarnya.

TNI, kata Agus, sangat mampu menangani dan membebaskan ABK yang diculik kelompok tersebut. "Negara kita punya pasukan yang dapat menangani. Makanya pemerintah harus berkomunikasi dengan Filipina," tuturnya. "Namun, untuk membebaskan ABK dari tangan penculik, Indonesia akan mengerahkan pasukan khususnya. Ini merupakan kebijakan pemerintah sekarang," katanya, menambahkan.

Sepuluh anak buah kapal pengangkut ribuan ton batu bara diculik di Perairan Sulu, Senin, 28 Maret 2016. Para Anak Buah Kapal tak bisa berbuat banyak karena ditodong senjata. Di sejumlah laporan sebelumnya, kapal kemudian ditarik menggunakan perahu yang lebih kecil oleh anggota Abu Sayyaf.

M SIDIK PERMANA