TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang. Menurut Jokowi, DPR lebih baik memproduksi sedikit undang-undang tapi berkualitas.

"Presiden harus tahu mekanisme pembuatan undang-undang, jangan asal ngomong. Pemerintah kan juga pengusul undang-undang," ujar Fadli saat ditemui seusai acara diskusi publik bertajuk "Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi" di Matraman, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.

Baca juga: Tulisan Yusuf Mansur Soal Pilkada: Jakarta Adem

Fadli berujar, dia setuju dengan pernyataan Jokowi, yaitu kualitas harus lebih diperhatikan dibanding kuantitas. Namun dia mengingatkan Jokowi agar tak lupa bahwa yang berperan sebagai pengusul undang-undang bukan hanya pihak legislatif, tapi juga pemerintah. "Pak Jokowi mengatakan empat sampai lima undang-undang aja. Lah, usul pemerintah aja ada sepuluh. Gimana sih, matematika-nya di mana?" katanya.

Menurut Fadli, jumlah undang-undang yang dihasilkan pun dibahas dan disepakati pemerintah serta DPR dalam suatu pertemuan. "Jadi persetujuan jumlah UU bukan keputusan sepihak dari DPR, ada wakil pemerintah di situ," ucapnya.

Jokowi membuat pernyataan itu saat menghadiri acara dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Jakarta. "DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup. Namun kualitasnya betul-betul baik. Bukan quantity. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa?" kata Jokowi.

Jokowi menuturkan regulasi atau aturan perundang-undangan tidak perlu berjumlah banyak. Namun yang terpenting harus memudahkan masyarakat dan tidak menyulitkan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan.

GHOIDA RAHMAH | ANANDA TERESIA