TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan kerja sama pemerintah dengan United Nations Population Fund (UNFPA) akan lebih fokus pada dialog kebijakan dan pertukaran ilmu pengetahuan.

"Pengalaman mereka di berbagai negara yang perlu kita pelajari," kata Sofyan seusai penandatanganan kerja sama di Gedung Utama Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Maret 2016.

Sofyan menjelaskan, Indonesia masuk kategori negara kaya dengan APBN hampir Rp 2.000 triliun. Untuk itu, perlu ada dialog kebijakan dan pertukaran ilmu pengetahuan.

Sofyan menilai, APBN yang besar saat ini tidak terasa manfaatnya. Karena itu, kualitas pembelanjaan harus diperbaiki. Salah satunya melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional.

"Cina uangnya banyak banget, tapi mereka kerja sama dengan World Bank. Kenapa? Supaya mereka bisa belajar hal yang praktis, yakni pengawasan standar World Bank," tuturnya.

Apabila pemerintah tak kunjung memperbaiki kualitas pembelanjaan APBN, kata Sofyan, berapa pun anggaran yang keluar untuk suatu program tidak akan optimal manfaatnya. "Kita harus manfaatkan betul kerja sama ini. Tidak hanya dengan UNFPA saja, tapi juga lembaga-lembaga internasional yang lain," ujarnya.

Perubahan prioritas program UNFPA dan peralihan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah memang mengharuskan kerja sama tersebut tidak lagi bergerak di bidang pelayanan. Kerja sama antara pemerintah dan UNFPA akan fokus pada dialog kebijakan, advokasi, dan manajemen pengetahuan.

Pada Selasa, 29 Maret 2016, pemerintah menandatangani kerja sama senilai US$ 24 juta dengan UNFPA. Kerja sama tersebut terdiri atas Country Programme Action Plan (CPAP) 2016-2020, serta Programme Document (Prodoc) dan Multi Years Work Plan (MYWP) 2016-2017.

Bappenas yang berperan sebagai koordinator dalam program kerja sama ini menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik.

Kerja sama ini pun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis UNFPA 2014-2017, dan Kerangka Kerja Kemitraan Pembangunan Indonesia-Perserikatan Bangsa-Bangsa 2016-2020. UNFPA sendiri merupakan salah satu organisasi yang dinaungi PBB.

ANGELINA ANJAR SAWITRI