TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Ade Komaruddin didampingi Ketua Komisi I DPR atau Komisi Luar Negeri Mahfudz Siddiq, menerima delegasi anggota Dewan atau Kongres Amerika Serikat, Matt Salmon dan Cunthya Lummis, Selasa 29 Maret 2016. Pada pertemuan tersebut kedua pihak berdiskusi dan bertukar pandangan tentang kebijakan Dewan di masing-masing negara, khususnya bidang pertahanan.

"Bagaimana kami bersama bekerja memberantas terorisme di muka bumi. Kami sedang menyusun revisi undang-undang terorisme dan siap untuk mendapat masukan dari Kongres AS," ujar Ade usai menerima delegasi AS, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.

Ketua Komisi I DPR atau Komisi Luar Negeri Mahfudz Siddiq menambahkan, kedua negara ingin meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan terorisme. Mahfudz berujar sebelumnya kerja sama antara keduanya sudah terjalin dengan baik, seperti dalam pertukaran informasi dan intelijen. "Ini kan kita punya kemampuan tapi masih ada titik-titik kelemahannya, itu yang kita mintai saran," kata dia.

Selain terorisme, topik lain yang dibahas adalah tentang konflik Laut Cina Selatan. "Mereka concern menanyakan itu, kami jelaskan ke mereka sikap kita bahwa DPR sangat dukung penuh nota protes keras Indonesia yang disampaikan Kementerian Luar Negeri," kata Mahfudz.

Mahfudz menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut dan rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Natuna. Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan militer itu tidak secara khusus muncul untuk menyikapi konflik yang belakangan terjadi.

Tapi, sudah masuk ke dalam rencana dan strategi TNI periode 2015-2019, yaitu untuk menempatkan pangkalan militer darat dan udara di sejumlah pulau terluar Indonesia. "Kita biayai sendiri itu pembangunannya, nggak ada campur tangan AS, perkiraan selesai di 2017," kata Mahfudz lagi.

Pembahasan berikutnya terkait kebijakan ekonomi adalah soal Trans Pasific Partnership (TPP). Pihak AS menurut Mahfudz, sangat mengapresiasi rencana Indonesia bergabung dalam TPP.

"Kerja sama internasional itu suatu keniscayaan. DPR pada prinsipnya mendukung, tapi kami sedang mengkaji apa itu TPP, butuh persiapan apa saja," kata dia. Terlebih, Indonesia saat ini baru saja masuk dan menjalankan kerja sama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di awal tahun ini. "Kita baru bergabung dengan MEA, dan ini jadi prioritas. Kalau di MEA kita sudah mapan dan established baru kita masuk ke sana," ucapnya.

GHOIDA RAHMAH