TEMPO.CO, Watampone - Dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone sebesar Rp40,500.000 000, atau Rp500 juta untuk setiap anggota dewan tahun ini menjadi sorotan masyarakat.

Ini karena ada dugaan permainan kontraktor dalam penyerapan dana aspirasi anggota dewan untuk daerah pemilihan masing masing itu, yang mayoritas dananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Salah satu pemerhati sosial, Andi Syamsu Alam, mengatakan fasilitas publik yang saat ini harus diperjuangkan anggota dewan adalah dunia pendidikan. Ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru tenaga honorer, terbengkalainya sarana pendidikan seperti di SMAN 4 Watampone dan siswa masih belajar sambil duduk di lantai.

"Berharap dunia pendidikan di Bone harus diperhatikan. Jangan hanya membangun infrastruktur lain dari kepentingan konstituennya," kata dia, Minggu, 27 Januari 2016.

Sementara itu, salah satu pengurus Aliansi LSM Bone, Andi Asrul, mengatakan dana aspirasi rakyat yang diperuntukkan Rp500

juta per anggota dewan digunakan untuk mendanai proyek yang tidak menyentuh kebutuhan publik. Menurut dia, berdasarkan temuan di lapangan, diduga ada penyimpangan dilakukan anggota dewan dan kontraktor untuk melakukan transaksi.

"Semestinya ada kegiatan temu konstituen dan penyerapan aspirasi di dapilnya itu adalah permintaan masyarakat. Yang keliru disini adanya transaksional pekerja dan anggota DPRD Bone," kata Asrul.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bone, Andi Ruslan, mengatakan setiap anggota DPRD Bone dialokasikan dana aspirasi sebesar Rp500 juta.

"Kalau kegiatannya belum saya ketahui. Itu tergantung anggota dewan masing masing," kata Andi Ruslan, melalui pesan singkatnya kepada TEMPO.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Bone, Andi Idris Rahman, mengatakan penyerapan aspirasi yang paling mendasar adalah berupa pembangunan jalan aspal di wilayah di Bone utara. Ini berdasarkan hasil temu konstituen pada Februari lalu.

"Saya tidak tahu jumlah dana aspirasinya, hanya bentuk proyek saja," ujar Andi Idris Rahman kepada TEMPO.

Senada dengan ini, Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Baso Ryad, mengatakan kebutuhan publik paling mendasar adalah

pembangunan infrastruktur dan BPJS. Kenaikan pembayaran BPJS sangat meresahkan masyarakat dan pembangunan infrastruktur jalan.

"Saya kurang tahu masalah anggarannya. Saya lakukan temu konstituen dengan kepala lingkungan dan kepala dusun," kata dia.

ANDI ILHAM