Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral  

Reporter

Editor

Anton Septian

Kamis, 24 Maret 2016 19:05 WIB

Ilustrasi Logo Petral.www.dpgroup.sg

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini.

"Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi agar membantu jika ada pihak Pertamina yang dipanggil KPK," ujar Agus seusai pertemuan antara KPK dan Pertamina di Gedung KPK, Kamis, 24 Maret 2016.

Agus mengatakan sudah banyak saksi yang dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. "Aduh, saya enggak tahu berapa yang dipanggil, pokoknya sudah banyaklah," ujarnya.

Sebelumnya, pada November 2015, KPK menyatakan resmi menyelidiki Petral. PT Pertamina mempersilakan KPK menjalankan proses hukum tersebut setelah menyerahkan hasil audit lembaga auditor internasional, KordhaMentha, ke komisi antirasuah.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang saat itu tidak berani memastikan pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Dia yakin ada pegawai Pertamina yang ikut andil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak. "Karena itu, nanti lihat saja, pasti ada beberapa yang terlibat," ujarnya saat ditemui setelah jumpa pers acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) XI di Bali, Kamis, 26 November 2015.

Pertengahan November lalu, utusan PT Pertamina mengirim hasil audit KordhaMentha terhadap Petral ke KPK. Hasil audit forensik KordhaMentha menyebutkan adanya "anomali" dalam pengadaan minyak periode 2012-2014.

Anomali itu lantaran dugaan adanya mafia yang menyebabkan pengadaan minyak oleh Petral menjadi lebih mahal. Menurut audit itu, ada jaringan yang menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun. Sejak 2012, Petral memang selalu memprioritaskan pengadaan minyak melalui perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC) rekanannya.

Akibat penggiringan itu, Pertamina hanya mendapat diskon sebesar US$ 30 sen per barel dari yang seharusnya bisa US$ 1,3 per barel.

ARIEF HIDAYAT | ALI HIDAYAT

Berita terkait

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

14 menit lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

1 jam lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

3 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

6 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya