Kapolri Tegaskan Operasi Tinombala Tetap Dilanjutkan  

Rabu, 23 Maret 2016 04:29 WIB

Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, akan tetap dilanjutkan. Menurut dia, operasi untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso akan dilakukan hingga September 2016.

"Operasi tetap kami lanjutkan sampai batas waktu tertentu agar semua kekuatan dari kelompok teroris ini bisa kami lumpuhkan," ujar Badrodin Haiti di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 22 Maret 2016.

Menurut Badrodin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga sempat memberikan motivasi kepada para anggotanya. Harapannya, dengan motivasi tersebut, semua anggota tergerak dan tetap bersemangat membekuk kelompok hingga ke akarnya.

"Kemarin, Pak Panglima TNI memberikan semangat kepada pasukan TNI maupun Polri untuk terus melakukan tugasnya dengan baik. Maka, operasi ini akan terus berjalan," tuturnya.

Operasi Tinombala ditujukan untuk menangkap kelompok Santoso, dimulai pada 10 Januari 2016. Awalnya, operasi ini direncanakan selesai pada 9 Maret 2016. Namun operasi diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Selama operasi, terjadi beberapa kali baku tembak tim kepolisian dan TNI dengan kelompok santoso.

Dalam baku tembak terakhir, dua orang, yang diduga teroris kelompok tersebut, tewas. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Helikopter seri Bell milik TNI AD jatuh dan menyebabkan 13 orang anggota tewas.

Sempat ada dugaan helikopter jatuh akibat serangan teror kelompok Santoso. Namun, hingga saat ini, Mabes TNI dan Polri masih menginvestigasi penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, helikopter jatuh karena cuaca buruk.




INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

4 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

18 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya