Prajurit TNI bersiaga di sekitar mobil ambulans yang mengangkut Jenazah korban helikopter TNI di Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Sulawesi Tengah, 21 Maret 2016. Danrem 132 Tadulako Kolonel Inf. Syaiful Anwar juga menjadi korban dalam kecelakaan ini. ANTARA/Basri Marzuki
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer, Susaningtyas NH Kertopati, meminta pemerintah Indonesia terus menguji kelayakan alat utama sistem pertahanan TNI.
Hal ini menyusul kejadian helikopter yang jatuh di Poso beberapa hari lalu. TNI disarankan terus menguji kelayakan peralatan militer miliknya.
"Pengadaan produk luar negeri pun harus dipastikan TOT lancar dan full-nya," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 22 Maret 2016.
Susaningtyas berharap pemerintah ke depan memiliki kesamaan kebutuhan dalam pengadaan alutsista bagi TNI. Sebab, menurut dia, selama ini ada ketidakseragaman visi-misi antarlembaga dalam hal alutsista.
"Harus ada kesamaan kebutuhan dan visi pembangunan TNI secara holistik antara Komisi I DPR, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," katanya.
Susaningtyas berharap TNI menginvestigasi pesawat jatuh tersebut. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan adanya sabotase ataupun human error dalam kecelakaan yang menewaskan 13 orang tersebut.
"Kejadian kemarin harus segera diinvestigasi penyebab jatuhnya helikopter ini. Apakah jumlah penumpang over weight atau tidak? Adakah sabotase? Atau faktor cuaca dan human error?," ujarnya.
Helikopter TNI AD jatuh di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Selatan pukul 17.55 WIB setelah 30 menit mengudara pada Ahad, 20 Maret 2016. Helikopter rencananya akan ke Poso. Sejauh ini, penyebab helikopter jatuh di perkebunan warga adalah faktor cuaca.
