Polisi memeriksa hasil tes urine para calon siswa baru di SMA Negeri 28 Tangerang. Beberapa sampel urin para siswa diletakan di dalam tabung, untuk diteliti apakah mengandung senyawa narkoba. Tangerang, Banten, 1 Juli 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menyatakan uji rambut lebih akurat untuk mengetahui seseorang mengkonsumsi narkoba atau tidak. Karena itu, ia menyarankan Komisi Pemilihan Umum menggunakannya dalam tes kesehatan Pemilihan Kepala Daerah 2017.
"Zat bertahan di rambut lebih lama. Kalau tes darah sama urine paling lima hari hilang," kata Faqih dalam diskusi “Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2015” di gedung KPU, Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.
Menurut dia, hal itu dapat membantu mengidentifikasi pengguna yang bersifat situasional (sesekali). Berbeda dengan pecandu yang sudah akut, pengguna situasional sulit ditebak bila sekadar tes urine. "Pemeriksaan urine atau darah ini ada kelemahan. Kalau tidak mengkonsumsi narkoba 1-2 minggu, saat diperiksa hasilnya negatif. Meskipun dia sebenarnya pemakai," ucapnya.
Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Shinta Dame Simanjuntak sepakat bahwa hasil dari uji rambut lebih valid. Alasannya, zat-zat narkoba yang dikonsumsi lebih lama terserap di rambut. "Kalau botak gimana? Ya, pakai rambut bagian tubuh lain," tuturnya.
Namun Shinta menuturkan ada keterbatasan dalam uji rambut. Saat ini Indonesia tidak memiliki alat yang cukup. Peralatan yang memadai hanya berada di kantor pusat BNN di Cawang. Proses pemeriksaan pun memakan waktu 2-3 hari.
Meski ada keterbatasan, dia memastikan BNN siap bila dilibatkan KPU untuk uji rambut kepada semua peserta pilkada mendatang di Indonesia. BNN meminta KPU membuat mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi tes kepada pasangan calon yang berada di daerah-daerah. "Bisa kirimkan sampel dari daerah, sehari kirim, lalu kami butuh 2-3 hari," ujarnya.
Uji rambut ini diharapkan mencegah adanya kepala daerah terpilih tersandung kasus narkoba. Sebelumnya, Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi ditangkap BNN karena diduga sebagai pengguna narkoba. Ia ditangkap sebulan setelah menduduki jabatannya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik membantah pihaknya saat pilkada lalu kecolongan atas kasus Noviadi. "Belum tentu, bisa jadi dia baru pakai, atau situasional, atau bahkan mengelabui hasil tes," ucapnya.
