Johnson Panjaitan Minta Pemda Tindak Tegas APL

Reporter

Rabu, 16 Maret 2016 20:54 WIB

Johnson Panjaitan. TEMPO/ Amatoel

TEMPO.CO, Karawang - Wakil Bupati Karawang, Akhmad Zamakhsyari bertemu dengan pengacara kondang Johnson Panjaitan di Gedung Singaperbangsa, komplek Pemda Karawang, Rabu, 16 Maret 2016. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Zimmy, panggilan Akhmad dan Johnson membahas soal pelanggaran yang dilakukan oleh PT SAMP di Kecamatan Telukjambe.

Dalam pertemuan itu, Zimmy menyatakan tidak akan memandang bulu kepada anak perusahaan properti berinisial APL. "Siapa pun harus tunduk dan patuh aturan. APL harus tunduk sama aturan. Jika di sana banyak oknum yang membekingi APL. Maka berhadapan dengan saya," kata Johnson, menirukan perkataan Zimmy.

Johnson selaku pengacara warga tiga desa meminta pemerintah Kabupaten Karawang supaya cepat tanggap dalam meyelesaikan konflik agraria itu. "Kami minta supaya pemerintah daerah Kabupaten Karawang segera mengeluarkan surat perintah pembongkaran kantor pemasaran PT SAMP," ucap dia.

Selain tidak memiliki izin dan sedang tersandung sengketa tanah, Johnson menemukan fakta-fakta jika APL malah menawarkan 350 hektare tanah sebagau kawasan industri kepada perusahaan asing. Johnson mengatakan, tanah itu dijual dengan mengatasnamakan APL. "Dengan menjual lahan sengketa, dan menawarkannya di luar negeri," ucap dia.

Johnson juga mencium konspirasi antara APL dengan pihak kepolisian dan pihak pengadilan. "Sehingga APL bisa mengeksekusi lahan seluas 350 hektare," kata Johnson. "Memang 49 orang petani kalah soal sengketa kepemilikan tanah. Mereka terbukti tidak berhak menggarap 70 hektare tanah. Namun mengapa APL mengeksekusi lahan seluas 350 hektare," ungkap Johnson.

Menurut dia, APL telah menyuap dua orang oknum Balai Pertanahan Nasional Jawa Barat untuk membuat peta palsu. "Peta itu dijadikan dasar eksekusi lahan tahun 2015 lalu. 350 hektare itu adalah kebohongan. Dua oknum itu saat ini sudah jadi tersangka," kata Johnson.

Ia akan berupaya terus memproses kasus tersebut. Johnson mengatakan akan membawa kasus itu ke pusat. "Jika masih tidak diproses, kami akan datangi pusat perdagangan uang dan saham internasional," katanya.

HISYAM LUTHFIANA



Berita terkait

Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

58 hari lalu

Ketahuan Memainkan Suara Caleg, Lima Anggota PPK di Karawang Diberhentikan oleh KPU

KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pemindahan perolehan suara dari satu caleg ke caleg lainnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

14 Januari 2024

Karawang Terbitkan Perda Anti Knalpot Brong, Hukumannya Penjara dan Denda Puluhan Juta

Pemerintah dan polisi terus menekan penggunaan knalpot brong di Kabupaten Karawang.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

30 November 2023

UMK 2024 Kota Bekasi Rp 5,34 Juta Tertinggi di Indonesia, Kalahkan Karawang

UMK Bekasi sebesar Rp 5.34 juta mengalahkan UMK Karawang yang selama ini selalu memecahkan rekor menjadi upah minimum tertinggi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mendulang Daratan untuk Hadang Abrasi dan Pengikisan Lahan

31 Oktober 2023

Mendulang Daratan untuk Hadang Abrasi dan Pengikisan Lahan

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java membantu sekelompok masyarakat pesisir Karawang membuat daratan dan menyelamatkan desa dari abrasi

Baca Selengkapnya

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.

Baca Selengkapnya

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan

Baca Selengkapnya