Kematian Siyono, Komnas HAM: Siapa Berani Lawan Densus 88?

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 16 Maret 2016 19:10 WIB

Para pelayat mengusung peti mati berisi jenazah Siyono dari mobil ambulans untuk diganti kain kafannya di Klaten, Jawa Tengah, 13 Maret 2016. Belum diketahui dengan pasti apa penyebab kematian Siyono. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Klaten - Kematian Siyono oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror memantik aksi protes mahasiswa di Bundaran Gladak, Kota Surakarta, Rabu, 16 Maret 2016. Aksi serupa juga akan digelar Aliansi Ormas Islam Klaten di Masjid Agung Al Aqsho pada Jumat, 18 Maret 2016.

Siyono adalah warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lelaki 33 tahun itu ditangkap anggota Densus 88 seusai menunaikan salat Maghrib di masjid samping rumahnya pada Selasa, 8 Maret 2016. Ayah lima anak itu dikabarkan tewas pada Jumat, 11 Maret 2016. Polisi berkilah Siyono tewas setelah berkelahi dengan anggota Densus 88.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siane Indriani, mengatakan sudah waktunya pemerintah mengubah strategi penanggulangan terorisme. “Jangan gunakan Densus 88. Terorisme tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan. Dengan Densus 88, berarti Indonesia tidak mau lepas dari terorisme,” kata Siane saat dihubungi Tempo.

Menurut Siane, Densus 88 adalah lembaga yang tidak bisa dikontrol pihak mana pun. Dengan demikian, kata Siane, Densus 88 bisa menyiksa atau menembak mati siapa saja yang diduga teroris tanpa merasa khawatir bakal dikoreksi. “Sudah lebih dari 100 orang yang ditembak dalam kondisi tidak berdaya. Siapa berani melawan Densus? Wartawan juga harus hati-hati, lho,” kata Siane.

Siane berujar, Densus 88 semestinya bekerja dengan cara polisi yang merupakan pranata umum sipil pengatur tata tertib dan hukum. Namun selama ini Densus selalu mempertontonkan cara kerja militer. “Cara kerjanya disebut sipil, tapi kenyataannya militer. Kalau memang begitu, seharusnya TNI dilibatkan saja,” ujar Siane.

Selain memiliki kewenangan penanggulangan terorisme, Siane mengatakan, keterlibatan TNI bisa menjadi alat kontrol bagi Densus 88. Sebab, besarnya kewenangan pada satu lembaga saja dalam menanggulangi terorisme berpotensi disalahgunakan.

Menurut Ketua Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendradatta, masyarakat tidak akan percaya begitu saja dengan pernyataan-pernyataan resmi Markas Besar Kepolisian RI ihwal penyebab tewasnya para terduga teroris yang ditangkap Densus 88. “Seperti dalam kasus Siyono, polisi terkesan memamerkan kekuatan untuk menekan keluarganya sehingga mereka memilih pasrah,” kata Mahendradatta.

Mahendradatta menambahkan, penegakan hukum secara zalim oleh Densus 88 bakal memicu dendam berkepanjangan dari para pihak yang merasa dirugikan. Sri Kalono yang mengaku sebagai kuasa hukum Marso, ayah Siyono, mengatakan memang ada kesan keluarga Siyono selama ini mendapat tekanan dari pihak tertentu. “Anda bisa simpulkan sendiri siapa yang menekannya,” kata Kalono.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

12 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

17 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

44 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

49 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

50 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

55 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

57 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya