KPK Dorong Layanan Satu Pintu TKI di Jawa Barat  

Reporter

Jumat, 11 Maret 2016 19:52 WIB

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, BANDUNG—Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha mengatakan Jawa Barat dipilih menjadi daerah pertama yang diminta membentuk layanan satu atap untuk melayani tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

Layanan itu mengadopsi layanan serupa yang sudah dibuka di Nunukan. “KPK sudah menginisiasi ini sejak dua tahun lalu, khusus tahun ini kita ingin masuk ke pembenahan di hulu daerah asal TKI, Jawa Barat ini yang pertama,” kata dia selepas bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Jumat, 11 Maret 2016.

Asep mengatakan, Jawa Barat sengaja menjadi dipilih karena daerah itu menjadi pengirim TKI yang bekerja keluar negeri terbesar di Indonesia. “Kurang lebih 20 persen dari seluruh TKI di luar negeri (asal Jawa Barat), sangat strategis,” kata dia.

Menurut Asep, layanan ini untuk mengimbangi program pembenahan pelayanan TKI yang sudah digarap di daerah perbatasan yang rawan penyalahgunaan tindak pidana perdagangan orang. “Tiga tempat itu di Nunukan, Entikong, dan Batam. Kementerian terkait sudah meresmikan layanan terpadu itu di Nunukan. Beberapa model di sana, akan kita coba terapkan di Jawa Barat,” kata dia.

Pendirian layanan satu atap itu, kata Asep, akan dikonsentrasikan untuk melayani sembilan daerah asal TKI di Jawa Barat. Enam daerah berada di kawasan pantai utara, dan sisanya di Cianjur, Sukabumi, serta Garut.

Layanan satu atap yang digagas itu meliputi layanan administrasi, pelatihan, hingga pengurusan pinjaman lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mencegah calon TKI terjebak praktek rente. Lewat layanan itu KPK menginginkan semua pelayanan pada TKI itu murah dan mudah, sekaligus membenahi catatan administrasi mereka. “Banyak kasus-kasus terkait tata kelola TKI yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana perdagangan orang,” kata Asep.

Asep mengatakan, dengan program ini lembaganya menginginkan pemerintah mengubah paradigmanya pada TKI. “TKI ini kan lebih dipersepesikan sebagai obje, mohon maaf, begitu negara memperlakukan. Kita ingin mencoba bagaimana mereka ktia anggap sebagai seorang yang akan memberikan manfaat pada negara, jadi harus ada perubahan paradigma, melayani mereka lebih baik,” kata dia.

Menurut Asep, gubernur Jawa Barat mendukung rencana itu. “Pak gubernur mengharapkan tadi, tidak ada warga Jawa Barat yang keluar negeri kecuali tercatat. Itu idealnya, jadi ketika tercatat harus detil,” kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri asal Jawa Barat terus menurun sejak 2011. “Rata-rata yang formal itu 35 persennya, dan informal 65 persen. Dan terus terjadi penurunan, pada 2011 seluruhnya mencapai 15.023 orang dan pada 2015 63.029 orang,” kata dia selepas mengikuti pertemuan itu di Bandung, Jumat, 11 Maret 2016.

Ferry mengatakan, jumlah TKI yang bekerja keluar negeri terus turun, terutama setelah pemerintah menghentikan pengiriman tenaga informal ke 19 negara di Timur Tengah. “Khusus penatalaksana rumah tangga yang informal ke 19 negara itu sudah ditutup, dihentikan,” kata dia. Pengiriman tenaga informal keluar negeri saat ini diakuinya masih ada, tapi ditujukan pada negara-negara di luar kawasan Timur Tengah seperti Hongkong.

Menurut Ferry, kerjasama dengan KPK membuka layanan satu pintu bagi TKI yang hendak bekerja diluar negeri itu diharapkan bisa membereskan masalah administrasi yang kadang merembet kemana-mana. “Masih ada kejadian, peti jenazah yang dikirim ke salah satu daerah di Jawa Barat bisa balik lagi. Ternyata ada pemalsuan atau perubahan data kependudukan daerah asalnya sehingga peti jenazah itu jalan-jalan,” kata dia.

Ferry mengatakan, pemerintah provinsi akan menggabungkan program itu dengan rencana membangun TKI Center yang rencananya akan dioperasikan tahun depan. TKI center itu disiapkan menjadi layanan terpadu untuk melayani TKI yang hendak bekerja di luar negeri. Pemerintah provinsi juga menyiapkan program kredit bunga murah Kredit Cinta Rakyat (KCR) mengimbangi layanan KUR untuk TKI. “Kita akan dorong tahun ini,” kata dia.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

18 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

28 November 2023

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

24 November 2023

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.

Baca Selengkapnya