Empat Alasan PPP Menolak Seponering Kasus AS dan BW

Reporter

Jumat, 11 Maret 2016 14:27 WIB

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PPP, Arsul Sani memasukkan kertas suaranya untuk memilih Ketua KPK di Kompleks Parlemen Senayan, 17 Desember 2015. TEMPO/Destrianita Kusumastuti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengungkapkan empat alasan pihaknya menyesalkan keputusan seponering atau pengesampingan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo. "Bahasa pendeknya itu menolak. Pleno komisi tiga berpendapat, kasus BW dan AS seharusnya diteruskan ke pengadilan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 11 Maret 2016.

Arsul menuturkan alasan pertama karena pihaknya memandang pengadilan merupakan langkah terbaik yang dapat ditempuh untuk menjawab dengan tuntas kasus yang ada. "Apa benar terjadi kriminalisasi atau bukan, di pengadilan kan ada eksaminasi dan silang eksaminasi pembelanya," katanya.

Selanjutnya, yang kedua, Arsul mengatakan tindakan seponering ini seolah menampar pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung. "Kan Kejaksaan sudah P21 (pengalihan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan), lalu di-deponering, itu kan sama saja berarti menampar," tuturnya.

Ketiga, menurut Arsul, keputusan seponering yang diambil akan mempersulit pihak Kejaksaan Agung. "Nanti bisa timbul pertanyaan kalau menyangkut orang KPK atau pemberantasan korupsi mesti harus dihentikan, apa mereka di atas hukum?"

Terakhir, Arsul melanjutkan, khusus untuk Bambang, yang juga disangka melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai advokat, akan menjadi uji coba hak imunitas yang dimiliki. "Menurut undang-undang advokat, kan ada hak imunitas, itu seharusnya bisa test case apa hak itu diakui oleh pengadilan atau hanya di atas kertas," ucapnya.

Arsul sebelumnya mengatakan Komisi III akan memanggil H.M. Prasetyo terkait dengan hal ini. Namun pemanggilan tersebut menunggu rapat pleno dan pimpinan fraksi. Pemanggilan tersebut, di antaranya menjelaskan dasar kepentingan umum yang melandasi seponering perkara dua mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.




GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

19 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya