TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak secara tegas rencana lokalisasi perjudian di Kepulauan Seribu. ”Itu maksiat dan tidak bisa ditolerir,” tegas Ketua MUI, Umar Shihab kepada Tempo News Room saat dihubungi melalui telpon di Jakarta, Sabtu (13/4) siang. Umar mempertanyakan alasan rencana Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tersebut. Menurutnya, lokalisasi tidak menjamin perjudian akan hilang. Selain itu, justru akan menambah orang bermaksiat. MUI sendiri, kata Umar, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Namun, rencananya MUI akan mengirimkan surat tertulis kepada Sutiyoso untuk tidak merealisasikan rencananya. Bahkan, lokasi perjudian sebetulnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18, yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya lokasi perjudian di seluruh wilayah Indonesia. “Ini ‘kan bertentangan dengan Undang-undang.” Umar juga menyayangkan, kinerja aparat yang tidak tegas menindak berbagai aksi perjudian. Sementara, pihak Depdagri masih akan melihat lebih jauh Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta berkaitan dengan rencana lokalisasi perjudian itu. Mendagri Hari Sabarno, Jumat (12/4) kemarin menegaskan, pihaknya belum bisa menyatakan pelarangan terhadap Perda tersebut. Perda itu nantinya akan dipelajari lebih lanjut sebelum diberlakukan dan dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. (hilman hilmansyah – Tempo News Room)