TEMPO.CO, Manado - Senator asal Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, mendukung rasionalisasi pegawai negeri sipil yang kini diwacanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepada Tempo, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah ini mengungkapkan bahwa rasionalisasi PNS perlu dilakukan mengingat saat ini anggaran belanja daerah membengkak karena harus membiayai PNS yang justru kurang optimal kinerjanya.
"Kami sudah melakukan banyak survei dan rata-rata APBD itu digunakan lebih dari setengah untuk pembiayaan gaji PNS. Bahkan, ada di beberapa daerah, 80 persen APBD untuk membiayai PNS. Kalau demikian, mau bikin pembangunan apa itu daerah?" kata Rhamdani.
Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini menilai rasionalisasi akan melonggarkan anggaran. Dengan demikian, daerah bisa lebih banyak membuat program untuk rakyat dan benar-benar menyentuh pembangunan infrastruktur.
Apalagi, menurut dia, saat ini banyak PNS yang kerjanya tidak produktif sehingga daerah seperti mengeluarkan uang tanpa ada hasil. Parahnya, mereka harus dibiayai setiap bulan bahkan hingga pensiun, walaupun tak produktif.
"Lebih baik kita beri pesangon satu kali daripada harus terbebani tiap tahun. Karena itu, kita tengah mencari regulasi bagaimana nantinya kita lakukan rasionalisasi, termasuk soal anggaran, jika benar harus ada pemberian pesangon," ujar Rhamdani.
ISA ANSHAR JUSUF
Berita terkait
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaBoyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
1 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
2 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
3 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
4 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaBegini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE
10 hari lalu
Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.
Baca SelengkapnyaDitarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
10 hari lalu
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
10 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
11 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaLupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto
16 hari lalu
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya