TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pereira mengatakan sudah waktunya Presiden Joko Widodo bertindak tegas mengatasi kegaduhan kabinet. Tindakan tegas tersebut bisa berupa mencopot menteri yang membuat gaduh.
"Reshuffle, kenapa tidak?" kata Andreas dalam diskusi “Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016.
Andreas menganalogikan seperti dalam permainan sepak bola. Presiden harus berani memberikan peringatan keras bagi menteri-menteri penyebab kegaduhan. "Ada yang dikasih kartu kuning, ada yang kartu merah. Presiden yang eksekusi," ujarnya.
Menurut Andreas, Presiden yang sudah memberikan sikap dengan menegur menteri yang berseteru harus diiringi dengan sikap tegas. Ini diperlukan agar kegaduhan berakhir dan tidak berpotensi terjadi kembali pada masa depan.
Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden Djohermansyah Djohan menambahkan, bila keputusan reshuffle yang diambil oleh Presiden, Presiden terlebih dulu harus menyelesaikan masalah yang muncul. Menurut dia, kegaduhan kabinet saat ini terjadi lantaran para menteri tidak sadar dirinya adalah pejabat ekstra tinggi, yang dituntut bersikap pantas di muka publik.
Karena itu, menurut Djohan, Presiden perlu membuat code of conduct atau kode etik yang menjabarkan apa yang boleh dan dilarang dilakukan para menteri. Kode etik ini diperlukan guna membantu Presiden bersikap tegas bila ada menteri yang melanggar.
Presiden bisa memberikan peringatan, dari teguran hingga pemberhentian. "Jadi tidak asal reshuffle, selesaikan dulu, kan ada aturan mainnya. Itu tadi code of conduct," tuturnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, yakin, di balik karakter Jokowi yang lemah lembut, mantan Wali Kota Solo itu bisa memberikan keputusan tegas. "Rekam jejaknya, kan, begitu, meski lemah lembut, bisa tegas ambil keputusan. Ini yang kita tunggu," ucapnya.
Publik diramaikan oleh perseteruan antara Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait dengan kebijakan Blok Masela. Saling sindir di antara keduanya pun terjadi.
Perseteruan Rizal dan Sudirman dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela. Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore).
Perseteruan antarmenteri di Kabinet Kerja banyak terjadi. Sudirman Said dengan Rizal Ramli menjadi sosok terbanyak yang menyumbang kegaduhan. Dua menteri kalangan profesional ini juga pernah berdebat soal proyek listrik 35 ribu megawatt dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
AHMAD FAIZ
