TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tugas masing-masing menteri sudah diatur dalam keputusan presiden. Namun, kata dia, ada menteri yang menambahkan sendiri nama kementeriannya yang tidak sesuai dengan keppres tersebut.

"Kan sudah ada keppres tentang tugas masing-masing menteri dan menteri koordinator. Ada pembagian tugasnya, jelas. Cuma kadang-kadang ada juga menteri seenaknya tambahin nama yang tidak sesuai dengan keppres," katanya, Rabu, 2 Maret 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Kalla menjawab hal ini terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bahwa Presiden Jokowi akan menerbitkan instruksi presiden supaya keributan antarmenteri tidak lagi terjadi. Inpres tersebut akan mengatur tugas dan tanggung jawab menteri. Namun, kata Kalla, tugas dan tanggung jawab menteri sebenarnya sudah diatur jelas dalam keppres.

Kalla tak menyebutkan menteri yang menambahkan nomenklatur kementeriannya itu. Namun, bila dicermati, menteri yang dimaksudkan bisa jadi adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Dalam keppres, nomenklaturnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun Rizal disebut menambahkannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

Penambahan nomenklatur "Sumber Daya" itu membuat Rizal merasa membawahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Belakangan, Menteri ESDM Sudirman Said merasa sejumlah kebijakannya dihambat Rizal. Inilah yang membuat kedua menteri itu saling serang, bahkan di ruang publik.

AMIRULLAH