TEMPO.CO, Bandung - Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Bobby Subroto mengatakan, kesepakatan final dengan Pansus II DPRD Jawa Barat tentang revisi Perda perlindungan Kawasan Bandung Utara (KBU) menyetujui untuk melarang pemberian izin bangunan baru di zona kawasan lindung.

"Tidak boleh ada pembangunan baru, kecuali bagi penduduk setempat. Dikuncinya di sana,” kata dia di Bandung, Senin, 29 Februari 2016.

Bobby mengatakan, zona kawasan lindung KBU itu berada di lahan dengan ketinggian di atas 1.000 DPL (Di atas Permukaan Laut). Zonasinya dibagi dua yakni L1 dan L2. “Sesuai dengan indikasi kita L1 dan L2 itu kawasan resapan air yang tinggi,” kata dia.

Menurut Bobby, sementara pemberian izin bangunan masih diperbolehkan untuk zonasi budi daya yakni berada di ketingian antara 750 DPL hingga 1.000 DPL.

Zona budi daya di KBU sendiri dibagi lima, dari B1 sampai B5. Pemberian rekomendasi gubernur untuk pendirian izin bangunan pada zona B1 sampai B5 itu mengikuti ketentuan luas lahan yang boleh dibangun atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
“Bergantung daerah resapannya, dari mulai 40 persen (boleh dibangun), sampai 20 persen,” kata dia.

Bobby mengatakan, revisi aturan KBU itu juga menegaskan posisi rekomendasi gubernur wajib dikantungi dalam memperoleh dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di areal KBU. “Kemarin posisinya kadang dianggap ada, dan kalau tidak ada tidak apa-apa. Penekanan sekarang rekomendasi itu bagian wajib untuk penerbitan izin. Masyarakat harus pegang dua dokumen, rekomendasi dan dokumen izin, karena KBU berbeda dengan kawasan lain, sebagai kawasan strategis provinsi sehingga provinsi berhak mengatur,” kata dia.

Pemberian izin yang menabrak rekomendasi gubernur juga bisa dibatalkan. “Karena dokumen wajib, pada saat ada izin yang dikeluarkan tanpa rekomendasi, ini akan mengarah ke pembatalan walaupun butuh proses. Paling tidak akan dikejar sampai ke sana,” kata Bobby.

Pemerintah provinsi dan Pansus II juga menyepakati pemberian sanksi bagi bangunan yang sudah berdiri dan melanggar aturan dalam Perda KBU. “Bagi bangunan yang sudah lama berdiri kemudian Perda ini muncul dan ada perbedaan KDB, diberi disinsentif agar bangunan boleh tetap berdiri dengan catatan memberi kompensasi lahan di L1 dan L2,” kata Bobby.

Bobby mengatakan, gubernur nantinya akan memutuskan disinsentif lahan itu akan menjadi aset provinsi atau pemeritah kabupaten/kota sebagai Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA). “Kita ingin semangatnya itu mewujudkan L1 dan L2 sebanyak-banyaknya,” kata dia.

Menurut Bobby, kompensasi lahan pengganti itu memang diarahkan pada zonasi L1 dan L2 untuk mengantisipasi berubahnya fungsi resapan kawasan itu. “Lahan L1 dan L2 itu di kontur seribu meter ke atas itu harganya relatif murah, kalau tidak ditahan pembangunanya, akan ke sana semua,” kata dia.

Bobby mengatakan, lewat cara ini, kawasan lindung KBU bakal makin luas. “Ini akan menjadi indikator sukses atau tidaknya pelaksanaan Perda ini,” kata dia.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, semua pasal revisi Perda KBU sudah disepakati. “Kesepakatan semua pasal 100 persen selesai,” kata dia di Bandung, Senin, 29 Februari 2016.

Abdul mengatakan, luas kawasan BKU disepakati tidak berubah dalam Perda sebelum revisi dengan pasal-pasal yang lebih kuat yakni dengan batas kawasan itu berada di ketinggian 750 DPL. “Peraturan zonasinya jelas dan ketat, pembedaan zonasinya juga lebih clear arahnya, lebih jelas aturannya,” kata dia.

AHMAD FIKRI