Investor Diminta Tidak Risau terhadap Tapera

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Sabtu, 27 Februari 2016 21:02 WIB

Pekerja menyelesaikan proyek perumahan murah di kawasan Moncongloe, Makassar, 26 Februari 2015. PT Bank Tabungan Negara Tbk, memproyeksikan laju pertumbuhan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan berkisar 15%-17% pada tahun ini. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Sukoharjo - Pengesahaan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) beberapa waktu lalu menuai banyak kritik dari pengusaha. Mereka khawatir beban yang ditanggung akan bertambah dengan adanya pungutan itu.

Anggota Komisi Investasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima meminta investor tidak perlu resah. "Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan bersama, baik investor maupun buruh," katanya saat ditemui di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 27 Februari 2016.

Menurut dia, persoalan kepemilikan tempat tinggal merupakan masalah yang serius bagi buruh. Buruh bekerja tanpa ada kepastian kapan mereka bisa memiliki perumahan yang layak.

"Dengan upah minimum yang mereka terima, sulit untuk bisa membeli rumah yang layak," katanya. Tapera hadir untuk memberikan kepastian bagi buruh bahwa mereka bisa mendapat fasilitas perumahan layak. "Mereka bisa bekerja dengan lebih tenang," katanya.

Selain itu, sekitar 30 persen pendapatan buruh dihabiskan untuk kebutuhan tempat tinggal, termasuk mengontrak rumah. Aria Bima mengatakan fasilitas Tapera bisa menekan pengeluaran buruh.

"Dampaknya bisa dirasakan oleh investor dengan menurunnya tuntutan dari para buruh," katanya. Dia yakin buruh tidak akan menuntut upah tinggi jika kebutuhan rumahnya sudah terpenuhi. "Kepemilikan tempat tinggal menjadi salah satu ukuran kesejahteraan," katanya.

Meski demikian, Aria mengatakan kebijakan tersebut harus terintegrasi dengan kebijakan perumahan. "Rumah buruh, rumah susun maupun rumah deret harus terus disediakan," katanya. Untuk itu, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan para pengusaha di bidang properti untuk merealisasikan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, dia menyarankan agar perumahan untuk buruh bisa diatur sedemikian rupa hingga lokasinya bisa berdekatan dengan tempat kerja. Pengaturan tersebut sangat penting agar pengeluaran transportasi para buruh juga bisa ditekan.

"Peningkatan kesejahteraan tidak harus melalui peningkatan pendapatan," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Menurutnya, pemerintah juga bisa mengupayakannya dengan memberikan fasilitas sehingga pengeluaran para buruh bisa berkurang.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya