INFO MPR - Biaya pilkada langsung yang sangat mahal saat ini berpeluang menyebabkan terjadinya penyimpangan bagi kepala daerah-kepala daerah terpilih.

"Ini harus diatur agar pilkada langsung itu betul-betul efisien. Pilkada itu adu gagasan, bukan adu uang," ujar Zulkifli usai menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara di Fakultas Hukum UI, Kamis, 25 Februari 2016.

Jadi, Zulkifli menegaskan agar dalam pilkada langsung itu harus diatur agar jangan ada adu uang tapi adu gagasan. "Kalau adu uang repot kita, cilaka. Jadi harus ketat betul itu. Rakyat juga jangan membiarkan ada peluang seperti itu," katanya.

Jika hal itu dibiarkan, menurut Zulkifli, akhirnya orang jadi bupati tidak peduli lagi terhadap rakyat. "Dia cari uang hanya untuk bayar utang ke sponsor. Ini yang tidak boleh dan Undang-Undangnya harus dibenahi," ujarnya.

Termasuk dalam hal kewenangan. Menurut Zulkifli, jangan semua kewenangan sumber daya alam di daerah itu dikuasai Bupati. "Bagaimana rakyatnya. Itu yang harus dibenahi. Bayangkan, rakyat yang perlu tanah satu hektar sama sulitnya dengan orang yang perlu 10 ribu hektar. Rakyat kan jadi tidak kebagian. Itu yang menurut saya harus dibenahi," tuturnya.

Ia juga tidak sependapat, bahwa dalam pemilihan legislatif itu berdasarkan nomor urut. "Saya gak sependapat. Saya berpendapat tetap harus berdasarkan suara terbanyak. Karena DPR itu dipilih rakyat, dan sistem demokrasi kan suara rakyat. Karena itu saya tetap berpendapat, pada pemilihan legislatif berdasar suara terbanyak," ucapnya. (*)