TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan jika terbukti ada praktek politik uang yang dilakukan calon Ketua Umum Golkar, akan ada sanksi tegas. "Kami akan drop orang tersebut dari pencalonan," kata Agung saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 24 Februari 2016.

Agung Laksono mengatakan bahwa pada penyelenggaraan musyawarah Golkar nanti, partainya akan menghindari politik uang sehingga tidak ada praktek-praktek jual-beli suara dalam munas partai berlambang pohon beringin ini. "Kami minta bantuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kepolisian," ujarnya.

Keterlibatan KPK sudah dipastikan dalam penyelenggaraan Munas Partai Golkar. Namun, ketika ditanyakan apakah dari pihak DPP sudah mengirimkan surat ke KPK, Agung menjawab itu belum dilakukan. "Paling lambat minggu depan kirim surat."

Agung juga memastikan Munas Golkar diselenggarakan pada pekan kedua April 2016. Mengenai tempat, Agung belum bisa memberikan informasi karena memang belum ada keputusan soal itu. Tanggal pelaksanaan munas antara 10-15 April 2016. Agung mengungkapkan waktu pelaksanaan munas akan ditetapkan dalam tiga hari ini.

Adapun susunan panitia, Agung mengatakan hal itu baru dibahas dalam rapat harian, belum sampai di rapat pleno. Karena itu susunan kepanitiaan sampai saat ini belum bisa diberitahukan. "Akan diputuskan hari ini rencananya, kemarin baru pembahasan," ucap Agung Laksono.

DIKO OKTARA