Sejumlah bukti foto yang dibawa Lembaga Advokasi Kebijakan Publik saat melaporkan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin ke MKD pada 23 Februari 2016. Bukti foto tersebut menunjukkan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin yang diduga menerima gratifikasi. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin menuding ada manuver dari pihak yang merasa terganggu dengan pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ade mengatakan manuver itu terlihat dari pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan gratifikasi oleh Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP).
"Saya maklum. Mungkin kalau saya mencalonkan diri, ada yang merasa terganggu, merasa tersaingi," ujar Ade saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 23 Februari 2016.
Namun, Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia itu enggan menegaskan siapa kader Golkar yang bermanuver terhadapnya. "Ada lah pasti yang main-main," ujar Akom, sapaan akrab Ade, sembari tersenyum.
Akom menegaskan, ia tidak akan melanggar aturan apa pun, termasuk menerima gratifikasi. "Saya ini orang kampung, anak seorang Kepala KUA yang terbiasa makan kerupuk. Enggak mungkin saya hidup bermewah-mewah," katanya.
Akom pun mengimbau agar para kader Golkar yang ingin maju sebagai Ketua Umum Golkar bersaing secara sehat. Dia juga mengatakan tidak berniat untuk melaporkan pihak yang bertanggung jawab atas tuduhan tersebut ke kepolisian. "Itu bukan bagian saya. Saya kan cuma tukang pidato," ujarnya.
Siang tadi, Lembaga Advokasi Kebijakan Publik melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD atas dugaan menerima gratifikasi berupa pesawat jet mewah. Perwakilan LAKP, M. Adnan, melaporkan Ade dengan membawa bukti berupa foto Ade di dalam pesawat jet tersebut bersama beberapa anggota DPR lain.
Adnan mengatakan hanya membawa bukti berupa foto-foto yang tersebar di media sosial. Dia pun tidak dapat menjelaskan ketika ditanya mengenai dari siapa gratifikasi itu diberikan. Adnan hanya mengetahui bahwa penggunaan pesawat tersebut diberikan oleh seorang pengusaha di Kalimantan.
Adnan pun berharap, MKD lah yang proaktif dalam mengusut kasus tersebut. Adnan juga mengaku melaporkan Ade dengan tujuan agar lembaga negara termasuk DPR lebih berintegritas sehingga dipercaya rakyat. "Siapa yang bisa mengendalikan kami? Kami tidak ada hubungan apa pun dengan parpol," tuturnya.
