TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan Tentara Nasional Indonesia tidak terpusat di Pulau Jawa. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pembangunan TNI harus dimulai dari pinggiran Indonesia sehingga merata.

"Presiden meminta pembangunan TNI tidak terpusat di Jawa tapi betul-betul Indonesiasentris. Dimulai dari pinggiran sehingga kekuatan itu menjadi merata," kata Pramono seusai rapat terbatas mengenai penguatan TNI di Kantor Presiden, Selasa, 23 Februari 2016.

Hari ini, Presiden Jokowi secara khusus menggelar rapat terbatas mengenai pengembangan TNI. Selain instruksi agar pengembangan TNI tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, Presiden juga meminta agar pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk memperkuat TNI dilakukan secara transparan dan terukur. Pramono mengatakan Presiden berharap kekuatan TNI dapat meningkat pesat karena era persaingan yang sudah tidak bisa dihindari lagi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan selama ini pangkalan udara TNI terletak di Madiun, Yogyakarta, dan Malang. Menurut dia, tiga lokasi ini menjadi pusat pengembangan Angkatan Udara. Ke depan, agar TNI bisa lebih leluasa terbang dan berlatih, maka akan dikembangkan pangkalan udara di Biak, Morotai, Merauke, dan beberapa titik lain di timur Indonesia. "Jadi ini untuk melancarkan penerbangan, alasan ekonomi, dan agar pilot bisa terbang tiap saat dan berlatih," katanya.

Gatot mengatakan pulau-pulau terluar di Indonesia memang masih belum banyak yang digarap. Pengembangan pangkalan udara di bagian timur Indonesia, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi TNI. Ia mencontohkan, pesawat Sukhoi jika mendarat membutuhkan alat aki, oksigen udara, dan sejumlah peralatan. "Sedangkan ini kita punya hanya di wilayah barat. Di wilayah timur tidak ada. Misalnya pesawat Sukhoi turun di Ambon tidak bisa terbang lagi. Ini akan kami lengkapi segera," katanya.

Rencana pembangunan pangkalan udara ini, menurut Gatot, mulai direncanakan tahun ini. Presiden meminta Panglima dan kementerian terkait untuk melakukan observasi wilayah mana yang paling strategis untuk dibuat pangkalan serta estimasi biaya. "Presiden menekankan dihitung benar rupiahnya dan dilakukan sehemat mungkin," katanya.

ANANDA TERESIA