Gubernur Ogah Lantik Bupati, Tjahjo: Saudaranya Enggak Terpilih

Reporter

Selasa, 23 Februari 2016 16:05 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kanan), mendengarkan Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Bupati-Wakil Bupati Konawe Selatan, Suranuddin-Arsalim, di Jakarta. Tjahjo mengambil alih pelantikan karena Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menolak mengakui kemenangan Saranuddin-Arsalim.

Menurut Tjahjo, penolakan Nur Alam melantik Saranuddin lantaran masalah sepele. "Cuma gara-gara saudaranya enggak kepilih jadi bupati," tuturnya sambil tertawa di sela menghadiri Kongres Kebebasan Beragama, Selasa, 23 Februari 2016.

Saudara Nur Alam yang gagal menjadi bupati, kata Tjahjo, adalah Asnawi Syukur. Tjahjo enggan berkomentar panjang ihwal sikap Nur Alam. "Tanya saja ke dia, kenapa enggak mau melantik," katanya.

Nur Alam tidak mau melantik Suranuddin karena gugatan terhadap pasangan itu masih berjalan di Mahkamah Agung. Arsalim digugat karena dianggap masih berstatus pegawai negeri saat mencalonkan diri sebagai bupati. Arsalim beralasan telah mengundurkan diri lewat surat kepada Badan Kepegawaian Daerah, tapi surat keputusannya tidak kunjung diterbitkan.

Sehari sebelumnya, Tjahjo telah memastikan tidak akan mengundang Nur Alam. Tjahjo menuturkan telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo ihwal pengambilalihan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Konawe Selatan. "Dia (Nur Alam) tidak mau melantik, ya sudah (tidak diundang)," tuturnya.

Tjahjo menyebut Nur Alam tidak meneruskan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah soal pengesahan pengangkatan kepala daerah ke Menteri Dalam Negeri. Dalam beleid pilkada, Mendagri boleh melantik bupati dan wali kota apabila gubernur berhalangan.

Namun, apabila mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pelantikan harus dilakukan di ibu kota provinsi. "Kan bisa ada pengecualian," katanya.

ISTMAN MP | TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

11 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

49 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

55 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya