Presiden Joko Widodo (tengah) disambut dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam acara musyawarah kerja nasional di JCC, Senayan, Jakarta, 5 Februari 2016. Mukernas membahas tentang sejumlah isu, di antaranya, strategi PKB menghadapi era globalisasi, sikap PKB terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, dan amandemen UUD 1945. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo akan mendengarkan suara masyarakat terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Presiden mendengarkan suara rakyat. Itu saja, kita lihat dulu kan. Kasus ini baru dua minggu. Jangan terlalu terburu-buru nanti kita over reacted," kata Luhut di Kompleks Istana Presiden, Senin, 22 Februari 2016.
Luhut mengatakan pemerintah tidak mau bersikap terburu-buru terkait isu LGBT. Menurut dia, isu ini sudah menjadi sorotan publik sehingga diperlukan sikap arif dan bijaksana dalam menanggapi masalah tersebut.
Presiden, kata Luhut, terlebih dahulu akan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat. "Presiden sangat memperhatikan suara yang berkembang di masyarakat. Tapi, tidak serta merta semua diikuti. Itu kita sikapi dengan arif," katanya.
Penerimaan masyarakat terhadap kaum LGBT, kata Luhut, tergantung dari masyarakat sendiri. Ia mengatakan perubahan sosial juga bisa terjadi di masyarakat. Luhut mencontohkan kasus yang terjadi di Brasil.
Menurut dia, Brasil yang mayoritas masyarakatnya adalah penganut Katolik yang taat dan dulu menentang LGBT. Tapi sekarang 90 persen masyarakat menerima LGBT. "Apa kita mau terjadi seperti itu di Indonesia? Itu tergantung kita," katanya.
