TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi hasil survei Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia menurun. Menyikapi hal ini, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK punya program pendampingan 269 kepala daerah yang baru terpilih.

"KPK secara khusus mendorong tiga poin kepada mereka (kepala daerah)," kata Pahala di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin, 22 Februari 2016.

Pertama, lewat Kementerian Dalam Negeri, KPK mendorong kepala daerah mengimplementasikan model-model e-budgeting. Kedua, mendorong mereka untuk mengimplementasikan e-procurement dan unit pelayanan pengadaan terpadu. Ketiga, KPK mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Regulasinya sudah ada. Masalahnya, tidak semua pemda melaksanakan secara riil," ujar Pahala.

Menurut dia, dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu, birokrasi harus menjelaskan prosedur, waktu, dan biaya pengurusan kepada publik. "Sehingga kami harapkan indeks pengalaman antikorupsi akan secara perlahan meningkat kalau 269 kepala daerah ini menerapkan PTSP," tuturnya.

Ia berharap semua pemerintah daerah bisa menerapkan PTSP. Termasuk dalam pelayanan pada bidang sumber daya alam. "Jadi izin tambang dan izin perkebunan dibuka secara transparan," ucapnya.

Badan Pusat Statistik memaparkan hasil survei perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia tahun 2015. Hasilnya, dari skala 0 sampai 5, indeks perilaku antikorupsi masyarakat sebesar 3,59. "Ada penurunan 0,02 poin dibandingkan survei tahun 2014, yaitu 3,61," kata Kepala BPS Suryamin.

Ia menjelaskan, nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat permisif terhadap korupsi. Sedangkan nilai yang makin mendekati 5 menunjukkan masyarakat semakin antikorupsi.

Menurut Suryamin, penurunan ini disebabkan pengalaman responden terkait dengan sikap antikorupsi yang menurun. "Penurunan per tahun lebih disebabkan pengalaman yang masih terjadi di lapangan," tuturnya.

REZKI ALVIONITASARI