TEMPO Interaktif, Mataram: Sebanyak 25 penyandang tuna rungu di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar unjuk rasa di kantor DPRD NTB di Mataram hari ini. Mereka menuntut peningkatan fasilitas pendidikan karena selama ini mereka dianggap warga kelas dua. "Pendidikan kami mentok hanya Sekolah Luar Biasa,” kata Lalu Dedi Kusuma, juru bicara Persatuan Tuna Rungu Mataram.Sebelumnya, mereka berjalan dari Kelurahan Karang Kelok, Mataram, rumah salah seorang anggota, yang jaraknya satu kilometer dari kantor DPRD NTB. Sampai di tujuan, pengunjuk rasa duduk berjejeran. Mereka pun membentangkanbelasan spanduk antara lain bertuliskan: “Kami tidak maudianaktirikan pemerintah.”Namun, tak satu pun anggota DPRD yang menemui mereka sehingga pengunjuk rasa kecewa. “Inilah bukti bahwa kita ini memang > dinomorduakan," ujar Dedi kepada teman-temannya. Rencananya, pengunjuk rasa akan ditemui Komisi E.Pertemuan gagal karena Persatuan Tuna Rungu Mataram dianggap belum legal. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Olah Raga NTB, dari 172 penyandang tuna tentra dan tuna rungu usia 7-18 tahun yang bisa sekolah tak lebih dari 60 orang. Hairul Anwar
Berita terkait
DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih
1 Juli 2022
PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus
16 Februari 2022
Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Baca SelengkapnyaDengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut
3 November 2021
Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.
Baca SelengkapnyaDPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural
31 Oktober 2021
Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaDPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen
27 Oktober 2021
DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaKomisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan
25 Oktober 2021
Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.
Baca SelengkapnyaDPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %
27 Februari 2018
Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar
28 November 2017
Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar
9 November 2017
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.
Baca SelengkapnyaWarga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen
19 Februari 2014
Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.
Baca Selengkapnya
