Pengunjuk rasa yang tergabung dalam LSM Anti Mafia Hukum melakukan aksi damai menolak revisi RUU KPK di depan gedung KPK, Jakarta, 12 Oktober 2015. Mereka menolak Revisi RUU nomor 30 tahun 2002 yang dianggap melemahkan tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Yogyakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta dan Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU) menyerukan agar masyarakat tidak memilih kandidat bupati maupun wali kota yang diusunung oleh partai politik yang mendukung revisi UU KPK).
Seruan itu disampaikan para aktivis LSM, agamawan, budayawan, akademisi, jurnalis, difabel dan mahasiswa saat menggelar unjuk rasa Tolak Revisi UU KPK di Gedung DPRD DIY, Selasa, 16 Februari 2016.
"Itu cara masyarakat menghukum partai-partai politik yang mendukung revisi UU KPK," kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Fariz Fahrian saat ditemui di depan Gedung DPRD DIY.
Pilkada di wilayah DIY pada 2017 mendatang akan dilangsungkan di Yogyakarta dan Kulon Progo. Gambaran sikap partai-partai politik, menurut Fariz bisa dilihat dari fraksi-fraksi di DPR yang mendukung maupun menolak revisi tersebut. Koalisi itu pun kembali mendesak agar DPR membatalkan revisi UU KPK. Koalisi juga meminta Presiden Joko Widodo menolak pembahasan revisi UU KPK dan menariknya dari program legislasi nasional 2015-2019.
“Ini momen kritis, karena KPK akan dibunuh kewenangannya. Semoga dewan terketuk hatinya,” kata Fariz.
Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Iwan Satriawan mengingatkan, bahwa kelahiran KPK bagian dari reformasi di Indonesia. Menurut dia, masyarakat yakin dari penegak hukum yang ada, seperti kepolisian dan kejaksaan, hanya KPK yang kelihatan kinerjanya dalam memberantas korupsi.
“Saya sepakat memperbaiki KPK. Tapi bukan melemahkan KPK. Karena revisi itu melemahkan KPK,” kata Iwan yang juga aktivis 1998 itu.
Ada empat hal krusial dalam draf revisi UU KPK yang dinilai dapat melumpuhkan KPK. Pertama, pembentukan dewan pengawas yang kewenangannya dapat menghamabat kinerja KPK. Kedua, penyadapan harus seizin dewan pengawas. Ketiga, KPK tidak lagi bisa mengangkat penyidik dan penyelidik secara mandiri. Keempat, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.
Saat anggota Koalisi berunjuk rasa, tak ada satu pun anggota dewan yang menyambut kedatangan mereka. Pernyataan sikap dari koalisi pun diterima Kepala Sub Bagian Aspirasi Sekreatriat Dewan DIY Dyah Prabandari. Aksi di dewan pun diakhiri dengan teatrikal oleh Kelompok Garda Belakang Jurusan Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang menggambarkan pelumpuhan KPK.
