TEMPO.CO, Wamena - Sekitar lima ribu masyarakat berkumpul di Kantor Dewan Adat Lapago, di Kompleks Jalan Kuburan Lama, Kota Wamena untuk menghadiri peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Senin, 15 Februari 2016. Masyarakat ini datang dari berbagai wilayah adat di Lapago.

Kantor ULMWP yang berbentuk honai dibangun dari jerih payah masyarakat Papua. Mereka mengumpulkan uang dari hasil menjual hasil bumi, babi atau sayur mayur. Total biaya yang digunakan membangun kantor ini mencapai Rp 350 juta .

“Kantor ini dulunya hanya honai biasa. Yang kemudian dibakar oleh orang jahat. Sekarang masyarakat bisa buktikan kalau mereka bisa membangun kantor sendiri untuk dewan adat dan ULMWP. Ini luar biasa,” kata Pater John Jonga yang memimpin ibadah pengucapan syukur atas berdirinya honai adat yang dijadikan kantor ULMWP bersama kantor Dewan Adat Lapago.

Baca juga:
Mengapa Generasi Muda Papua Semakin Terbuka Tuntut Merdeka?
Internasionalisasi Isu Papua, Ini Respons Pemerintah dan DPR

Peresmian kantor ULMWP ini, menurut Markus Haluk, petinggi ULMWP, untuk memberikan jawaban dari pernyataan pemerintah Indonesia yang menyebutkan ULMWP hanyalah sekelompok orang yang ada di luar Papua. ULMWP, lanjut Markus, adalah rakyat Papua, Bangsa Papua Barat itu sendiri.

“Masyarakat yang bangun kantor ini. Mereka sediakan tanah, mereka biayai, hingga jadilah kantor ini. Itu bukti bahwa ULMWP ada di Tanah Papua ini. Mereka yang di luar Papua hanyalah orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas membebaskan bangsa Papua Barat,” kata Markus.

Kantor ULMWP di Papua, seperti dikatakan Ketua Melanesia Spearhead Group, Manasye Sogavare, sangatlah penting. Dalam pertemuan Sogavare dengan para pemimpin Papua Barat di Honiara akhir Januari lalu, Ketua MSG menyambut baik rencana ULMWP untuk membangun kantor di Papua Barat. Dia mengatakan kehadiran ULMWP di Papua Barat, strategis dan penting.

“Orang-orang mengkritik MSG ketika MSG menerima ULMWP sebagai pengamat. Mereka mengatakan ULMWP adalah orang-orang yang tinggal di luar Papua Barat dan tidak mewakili rakyat Papua Barat. Ini pemikiran yang salah yang harus dilawan,” lanjut Sogavare.

Hal yang sama disampaikan Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP.
“ULMWP bukan katifitas sekelompok orang di luar negeri. ULMWP adalah bangsa Papua itu sendiri. ULMWP ada di seluruh Tanah Papua, di tujuh wilayah adat Papua,” kata Oktovianus Mote.

Kantor ULMWP di Wamena ini adalah hasil kesepakatan ULMWP di Honiara, bulan Januari lalu.
“Kami sepakati kantor ULMWP kami tempatkan ditengah masyarakat, di jantung Tanah Papua,” jelas Oktovianus Mote.

Kantor ULMWP lainnya, menurut Sekjen ULMWP ini, akan dibuka di beberapa wilayah di Tanah Papua. Namun posisi kantor-kantor ini nantinya sebagai kantor penghubung.

JUBI