Gubernur Olly Ingin Jadikan Sulut Gerbang Utama Indonesia

Reporter

Editor

Sugiharto

Sabtu, 13 Februari 2016 04:04 WIB

Tujuh pasangan Gubernur dan Wakil gubernur diambil sumpahnya di Istana Negara, Jakarta, 12 Februari 2016. Pasangan lainnya yang dilantik adalah: 4. Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Bengkulu); 5. Sahbirin Noor-Rusdi Resnawan (Kalimantan Selatan); 6. Irianto Lambrie-Udin Hianggio (Kalimantan Utara); dan; 7. Olly Dondokambey-Steven Octavianus Kandou (Sulawesi Utara). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulaawsi Utara yang baru saja dilantik Olly Dondokambey ingin menjadikan provinsi itu sebagai pintu masuk bagi Indonesia. Olly meminta dukungan pemerintah pusat agar Sulawesi Utara menjadi pintu bagi Indonesia.

"Letak geografisnya sangat strategis. Apa yang saya harapkan ke depan, Sulut ini akan disupport pemerintah pusat jadi salah satu pintu masuk bagi Indonesia," kata Olly seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana, Jumat, 12 Februari 2016.



Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini, letak Sulawesi Utara sangat strategis karena berada di jajaran pulau di Laut Pasifik. Olly menilai posisi ini sangat strategis sebagai pintu masuk distribusi barang dan jasa dari negara-negara tetangga. Selain itu, posisi Sulawesi Utara juga strategis bagi rencana jangka panjang Presiden Joko Widodo yang akan mengembangkan proyek tol laut.

"Selama ini jarak tempuh dari Pasifik, pintu masuk ke Indonesia terlalu banyak pulau. Saya akan bicara dengan pemerintah pusat agar Sulut menjadi gerbang utama jalur distribusi barang.

Presiden Jokowi hari ini melantik tujuh pasang gubernur dan wakil gubernur di Istana. Presiden meminta para gubernur untuk tidak bekerja di belakang meja. Menurut dia, para gubernur harus terjun langsung ke tengah masyarakat untuk menyelesaikan tiap masalah.

Gubernur, kata Presiden, juga harus taat pada visi dan misi Presiden. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya sinergi dan konsolidasi antara program serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


ANANDA TERESIA

Berita terkait

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya

Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.

Baca Selengkapnya

Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.

Baca Selengkapnya

Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.

Baca Selengkapnya

Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.

Baca Selengkapnya

Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.

Baca Selengkapnya

Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.

Baca Selengkapnya

3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.

Baca Selengkapnya