Soal Foto Pria Papua Dianiaya, Ini Kata Kapolda Papua

Jumat, 12 Februari 2016 17:22 WIB

Kapolda Papua yang baru, Brigjen Paulus Waterpauw, usai menjalani upacara Sarah Terima Jabatan (Sertijab) di Mabes Polri, Jakarta, 31 Juli 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pria yang ditelanjangi dan ditendang dan dililit tali oleh polisi adalah Yusuph Aleksander Waita, umur 24 tahun. Dia adalah tersangka pelaku pemerkosaaan anak usia 9 tahun. Korban adalah siswa kelas 4 Sekolah Dasar.

Paulus menegaskan warga yang menelanjangi Yusuph di lapangan. "Dia ditangkap warga, lalu dianiaya dan ditelanjangi," ujar Paulus melalui pesan pendeknya kepada Tempo.

Ketika diserahkan pada polisi, Yusuph sempat menolak dibawa ke kantor polisi dan melakukan perlawanan saat mau dinaikkan ke mobil patroli polisi.

Paulus sendiri menyesalkan foto-foto tentang penangkapan tersangka pemerkosa itu diunggah ke media sosial."Seakan-akan polisi yang menganiaya pelaku," ujarnya.

Paulus mengaku telah memerintahkan Kepala bidang Profesi dan Pengamanan untuk turun ke Timika dan menangani kasus ini.


Baca juga: Foto Pria Papua Telanjang, Dianiaya dan Diikat Polisi Beredar di Media Sosial


Sampai kini tanggapan atas foto-foto seorang pria Papua telanjang sedang digiring aparat polisi, masih terus mengalir. Banyak pro dan kontra seputar tindakan polisi pada tersangka pelaku pemerkosaan ini.

Di foto yang disebar di Facebook, tubuh pria Papua yang telanjang itu tampak dililit tali dan ujung tali dipegang seorang pria berpakaian polisi. Pria satunya lagi, juga mengenakan pakaian polisi, menendang tubuh bagian belakang pria Papua itu. Dari bibir dan hidung pria telanjang itu bercucuran darah.

LARISSA | MARIA RITA


Berita terkait

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

5 hari lalu

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

Otsus Papua bukan merupakan penyelesaian atau resolusi konflik Papua.

Baca Selengkapnya

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.

Baca Selengkapnya

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.

Baca Selengkapnya

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.

Baca Selengkapnya

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres

Baca Selengkapnya

Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

9 Juni 2021

Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.

Baca Selengkapnya

Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

27 Mei 2021

Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

Kepala Bais TNI curiga gangguan keamanan di Papua bertujuan untuk menghentikan pembahasan RUU Otsus Papua.

Baca Selengkapnya

Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

4 Maret 2021

Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

Kuasa hukum aktivis Papua mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus dugaan pngeroyokan saat demonstrasi otonomi khusus Papua di DPR itu.

Baca Selengkapnya

DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

22 Februari 2021

DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Azis Syamsuddin mengatakan DPR terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah

Baca Selengkapnya

Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

17 Februari 2021

Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

Mabes Polri menduga ada penyelewengan pengelolaan dana otsus Papua.

Baca Selengkapnya