Satu keluarga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) turun dari bus yang menghantarkan mereka dari tempat penampungan asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Youth Centre, Sleman, Yogyakarta, 29 Januari 2016. Total sebanyak 5 bus mengangkut mantan anggota Gafatar yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Boyolali - Sebagian warga bekas pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Provinsi Sumatera Utara mengosongkan kolom pertanyaan agama dalam formulir pendataan ulang yang dibagikan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali pada Rabu sore, 10 Februari 2016.
Sumber Tempo dari Badan Kesbangpol dan Linmas Jawa Tengah mengatakan, dari sekitar 20 keluarga eks Gafatar yang telah didata ulang, tidak ada satupun yang menuliskan agama resmi di Indonesia dalam formulir yang mereka terima saat dikumpulkan di Gedung Jeddah. "Hanya ada beberapa orang yang menuliskan Millah Abraham dalam kolom pertanyaan agama atau kepercayaan," kata sumber itu.
Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan Linmas Sumatera Utara Achmad Firdausi Hutasuhut yang mendata ulang warga eks Gafatar asal Sumatera Utara di Asrama Haji Donohudan tidak menyangkal informasi tersebut. "Kami biarkan saja," kata Achmad.
Keputusan Achmad untuk tidak mempermasalahkan hal ihwal kolom agama dalam formulir pendataan ulang warga eks Gafatar asal Sumatera Utara itu mendapat dukungan dari Kepala Sub Bidang Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin. "Biar saja menuliskan itu (Millah Abraham), biar kita tahu (bagaimana langkah-langkah penanganan selanjutnya)," kata Haerudin.
Menurut Kepala Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol dan Linmas Sumatera Utara, Thomson, pendataan ulang warga eks Gafatar lebih diutamakan pada alamat lengkap dan nama keluarga yang akan mereka tuju di Sumatera Utara.
"Saya sudah mengimbau kepada mereka agar tidak berbohong atau memberikan data palsu. Itu percuma. Sebab, data tersebut akan dikroscek ke pemerintah kabupaten/kota sampai ke tingkat paling bawah," kata Thomson.
Selain untuk memastikan tidak adanya warga eks Gafatar dari luar daerah atau yang tidak punya keluarga di Sumatera Utara terangkut dalam proses pemulangan, Thomson berujar, pendataan alamat tujuan lengkap itu akan menjadi bekal bagi pemerintah daerah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
"Pendekatan itu bertujuan agar para eks Gafatar ini diterima dengan baik. Makanya kalau sampai ada penumpang gelap (bukan warga asli atau tidak punya keluarga di Sumatera Utara) turut terangkut, kasihan, mereka mau tinggal di mana," kata Thomson.
