DPR Tunda Rapat Paripurna Bahas Revisi UU KPK  

Reporter

Editor

Anton Septian

Kamis, 11 Februari 2016 14:59 WIB

Anggota MKD dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi, usai sidang MKD di DPR. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pengganti Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menunda rapat paripurna yang rencananya digelar hari ini. Salah satu agenda dalam rapat paripurna hari ini adalah pengesahan hasil harmonisasi draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Badan Legislasi DPR kemarin.

"(Paripurna) Ini tak boleh terburu-buru dilakukan hanya untuk sekadar membahas dan menyetujui revisi Undang-Undang KPK," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, yang juga hadir dalam rapat itu di kompleks DPR, Kamis, 11 Februari 2016 .

Dalam rapat itu, hadir pimpinan DPR, pimpinan tiap fraksi, serta pimpinan Baleg. Hasilnya, mereka sepakat menunda rapat paripurna hingga hari Kamis mendatang. Supratman mengatakan, selain dari Partai Gerindra, penolakan terhadap penyelenggaraan rapat paripurna yang terburu-buru hari ini juga dilakukan oleh Partai Demokrat.

"Mereka (Demokrat) setuju untuk tidak dibawa ke paripurna hari ini. Kami berterima kasih kalau tidak setuju terhadap revisi UU KPK. Artinya, Gerindra tak sendiri lagi," ujar politikus Gerindra itu.

Ia mengatakan Demokrat belum menyatakan sikap penolakan revisi UU KPK sepenuhnya dalam rapat tadi. Namun ia mengatakan sudah ada arahan partai tersebut akan bergerak ke arah sana.

Politikus Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan Demokrat menolak revisi tersebut. Hal ini berbeda dengan hasil rapat pandangan mini fraksi di Baleg kemarin. Dalam rapat itu, Demokrat menyatakan setuju adanya revisi. Pernyataan tersebut disampaikan salah satu kader mereka, Khotibul Umam Wiranu.

Ruhut menyatakan telah meralat keputusan tersebut dan menegaskan penolakan Partai Demokrat. "Kami menolak, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga menolak," tuturnya.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

19 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya