TEMPO.CO, Boyolali - Pemerintah membuka peluang bagi warga bekas pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memilih daerah tujuan pulang mereka. Langkah itu ditempuh sebagai solusi ihwal banyaknya pengikut Gafatar yang sudah tidak ber-KTP dan telanjur menjual rumahnya di tempat asal.

“Pemerintah memberi toleransi sehingga pemulangan para eks Gafatar tidak harus disesuaikan dengan KTP terakhir. Karena itu, diperlukan verifikasi ulang (ihwal data kependudukan mereka),” kata pejabat di kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, Kamis, 11 Februari 2016.

Meski sudah ber-KTP Kalimantan, Haerudin mengatakan, warga eks Gafatar boleh memilih dipulangkan ke daerah tempat keluarga atau saudara mereka tinggal di luar Kalimantan. “Mereka bisa memilih pulang ke alamat suami atau istri atau anak atau saudaranya selama pemerintah daerah setempat dan warga sekitar bersedia menerima,” ujar Haerudin.

Setelah menyebutkan tempat tujuan kepulangannya, pemerintah daerah akan mengklarifikasi keabsahan hubungan kekerabatan mereka dengan pemilik rumah yang dituju. “Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menerima kembali para eks Gafatar karena mereka juga warga negara Indonesia,” tutur Haerudin.

Dengan adanya toleransi bagi warga eks Gafatar memilih tempat tujuan mereka untuk pulang, Haerudin menambahkan, data jumlah warga eks Gafatar di Asrama Haji Donohudan, yang dikelompokkan sesuai daerah asal, menjadi dinamis alias terus berubah.

Hingga Kamis siang, masih ada 685 eks Gafatar yang mayoritas berasal dari Kalimantan Barat. Adapun dari Jawa Tengah masih ada 22 orang. Sedangkan eks Gafatar sisanya berasal dari berbagai daerah, seperti Aceh, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Papua. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menolak pengikut Gafatar yang memiliki KTP Kalimantan Barat dipulangkan ke provinsi itu. Sebab, mereka berasal dari sejumlah tempat di Jawa.

Pejabat di kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riswadi, mengatakan siap mengantar pulang lima warga eks Gafatar dari daerahnya. “Seluruh masyarakat dan pemerintah daerah di Babel (Bangka Belitung) terbuka untuk menerima mereka kembali,” kata Riswadi pada Rabu malam di Asrama Haji Donohudan.

DINDA LEO LISTY