TEMPO.CO, Boyolali - Sejak tiba pada 24-25 Januari 2016 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, saat ini 688 warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) masih tertahan . Dari 688 orang itu, 346 orang berasal dari Kalimantan Barat, 166 orang dari Lampung, dan 126 orang dari Sumatera Utara.

Adapun dari Jawa Tengah masih ada 26 orang. Sedangkan 24 bekas anggota Gafatar sisanya berasal dari berbagai daerah, seperti Aceh, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Papua. Mereka adalah eks Gafatar yang sebelumnya bermukim di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Menurut Kepala Subbidang Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Haerudin, saat ini sejumlah pemerintah provinsi dari luar Jawa sedang menyiapkan rencana untuk menjemput warganya. “Di antaranya pemerintah Provinsi Lampung dan Sumatera Utara. Mereka masih dalam persiapan karena warganya, yang akan dijemput dari Asrama Haji Donohudan, cukup banyak,” kata Haerudin kepada Tempo pada Rabu, 10 Februari 2016.

Nasib para bekas anggota Gafatar di Asrama Haji Donohudan dibahas dalam rapat koordinasi di Kompleks Gubernuran, Semarang, pada Selasa lalu. Menurut sumber Tempo dari Sekretariat Daerah Jawa Tengah, dalam rapat itu, hanya perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat yang menolak menjemput para bekas anggota Gafatar di Asrama Haji Donohudan.

“Mereka (pihak Kalimantan Barat) justru merasa telah memulangkan para mantan anggota Gafatar ke daerah asalnya (Jawa). Sebab, bekas anggota Gafatar yang ber-KTP Kalimantan Barat itu merupakan pendatang, yang kemudian mengurus pindah KTP,” kata sumber itu di Asrama Haji Donohudan.

Dikonfirmasi ihwal penolakan untuk penjemputan warganya yang ditampung di Asrama Haji Donohudan, Haerudin tidak bersedia memberikan keterangan. “Maaf, rapat (koordinasi penanganan bekas anggota Gafatar) itu sifatnya tertutup,” kata Haerudin.

Kepala Sub-Direktorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Cecep Agus Supriyanta mengatakan seluruh pemerintah daerah siap menjemput. “Tapi masalahnya mereka mau atau tidak untuk kembali ke daerah asal masing-masing. Maka diperlukan pendekatan terlebih dulu. Aslinya dari mana, KTP-nya dari mana,” kata Cecep saat meninjau Asrama Haji Donohudan pada Rabu siang.

Ihwal kabar adanya penolakan dari Kalimantan Barat untuk menjemput warga bekas anggota Gafatar yang ber-KTP di provinsi tersebut, Cecep berujar “Tidak semata-mata menolak. Mereka punya catatan sendiri, maka perlu dikoordinasikan lagi. Mereka juga anak bangsa yang harus dilindungi,” kata Cecep.

DINDA LEO LISTY