Menteri Inginkan Subsidi Tunai Diubah

Reporter

Editor

Rabu, 22 Februari 2006 16:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan dirinya menginginkan bentuk subsidi langsung tunai (SLT) diubah per 1 September mendatang. SLT sebagai bentuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) hanya akan dilaksanakan selama setahun.Departemen Sosial, kata Bachtiar, saat ini tengah mencari formula yang tepat untuk mengubah bentuk SLT yang ada saat ini bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).“Saya lebih cenderung terhadap pemberdayaan masyarakat,” kata Bachtiar seusai acara pelepasan pengiriman bantuan untuk korban banjir dan longsor di Filipina kemarin malam.“Mereka (rumah tangga miskin) membentuk kelompok-kelompok, lalu diberikan modal usaha,” kata Bachtiar mencontohkan bentuk pemberdayaan.Untuk periode dua SLT (Januari–Maret), ujar Bachtiar, pemerintah mencatat adanya tambahan 2,4 juta rumah tangga miskin dari hasil verifikasi Badan Pusat Statistik. Dengan demikian, jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima menjadi 17,8 juta kepala keluarga.Ami Afriatni

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya