TEMPO.CO, Jakarta - Memperingati Hari Pers Nasional, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membuka sejumlah catatan terkait dengan dunia pers di Indonesia. Salah satunya perihal kriminalisasi atau tekanan terhadap pers oleh lembaga penegak hukum.

"Kesungguhan aparat dalam menjaga kebebasan pers tidak sejalan dengan kesungguhan Presiden Joko Widodo. Tindak kekerasan terhadap narasumber adalah salah satunya," ujar anggota AJI, Arfi Bambani, di kantor AJI Jakarta, Selasa, 9 Februari 2015.

Arfi memberi contoh perkara yang menimpa Erwin Natosmal Oemar. Peneliti hukum dari Indonesian Legal Roundtable itu diperkarakan Mabes Polri setelah menjadi narasumber di program televisi Indonesian Lawyers Club.

Dalam acara yang ditayangkan pada Agustus 2015 itu, Erwin mengkritik Kepolisian terkait dengan kasus Sarpin Rizaldi dengan komisioner Komisi Yudisial. Kritik Erwin sudah dijawab oleh juru bicara Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan kala itu. Namun 6 bulan kemudian, ia diperkarakan.

Contoh lain, kata Arfi, masih banyaka perkara pidana terhadap pers yang mandek di Kepolisian. Jangankan diproses, kadang laporan atau aduan pun tak ditanggapi. Catatan AJI menunjukkan, setidaknya, ada 14 aduan terkait dengan pers yang tidak lanjut diproses oleh korps baju cokelat.

"Kasus pembunuhan jurnalis sejak 1996 pun tak ada jelas. Kalau kasus lain, yang memperkarakan pers, mereka cepat merespons dengan alasan tidak bisa menolak laporan," ujar Erasmus Napitupulu, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform.

Erasmus beranggapan, sikap kepolisian ini malah ketinggalan dari tetangga sebelahnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI, kata dia, mulai menyelesaikan satu per satu perkara antara personelnya dengan awak media. "Setidaknya, TNI ada niat untuk memperbaiki diri dibandingkan kepolisian," ujar Erasmus.