TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan akses pendidikan anak-anak dari eks anggota Gafatar, yang saat ini terhenti akibat pengusiran dari tempat tinggal mereka.

"Kami sedang berusaha mengembalikan mereka agar tetap mendapatkan pendidikan," kata Puan saat ditemui di kantornya, Selasa, 2 Februari 2016. Ia juga menyatakan akan memberikan Kartu Indonesia Pintar kepada anak-anak itu.

Puan melanjutkan, anak-anak dari eks anggota Gafatar saat ini tak mempunyai rapor, sehingga tak ada data yang menunjukkan anak-anak itu sudah ada berada di jenjang pendidikan yang mana. Untuk itu, menurut Puan, pemerintah sudah memiliki solusinya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan tes kepada anak-anak itu, untuk mengetahui kemampuan berpikir mereka seperti apa. "Jadi akan dikembalikan ke sekolah tapi bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan kemampuan berpikir mereka sesuai dengan tingkatan mana."

Untuk anak-anak yang duduk di kelas VI, IX, dan XII akan diberikan kekhususan sehingga mereka bisa ujian, dan masuk ke tahap pendidikan selanjutnya. Bahkan untuk anak-anak perempuan, Puan sudah meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar anak-anak juga tak lagi mengalami trauma.

Menurut Puan, semua kementerian terkait, bisa berkaitan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Pemerintah berusaha menindaklanjuti masalah Gafatar ini dengan baik dan benar. "Dengan memberikan road map sesuai dengan tupoksi masing-masing."

Sampai saat ini, menurut Puan, ada sekitar 5.764 anggota eks anggota Gafatar yang sudah dipulangkan. Mereka tersebar di beberapa daerah, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. "Jakarta 2.004 orang, di Semarang ada 1.752 orang, di Surabaya ada 727, dan Makassar ada 281."

DIKO OKTARA