Masa Dinas Perwira TNI/Polri Jadi 60 Tahun Hoax?  

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 2 Februari 2016 00:43 WIB

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan), KSAD Jenderal TNI Mulyono (kanan), KSAU Marsekal TNI Agus Priatna (kiri), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) menyapa pejabat tinggi TNI-POLRI saat pembukaan Rapim TNI POLRI 2016 di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan belum pernah menandatangani surat keputusan baru terkait dengan masa jabatan anggota Polri. "Saya belum pernah menandatangani Keputusan Kapolri tentang usia maksimal 60 tahun," katanya, melalui pesan pendek kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2016.

Sebelumnya, beredar pesan berantai terkait dengan aturan masa jabatan perwira menengah dan perwira tinggi TNI/Polri. Sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Pertahanan; Panglima TNI; serta Kapolri, masa purnatugas perwira menengah menjadi 58 tahun dan perwira tinggi menjadi 60 tahun.

Keputusan bernomor 303/11/2015 dan diteruskan sesuai dengan KEMENG nomor 31/11/2015 serta sesuai dengan KEPANG nomor 828/11/2015 diteruskan keputusan Kapolri nomor 232/11/2015 itu dikabarkan berlaku sejak Januari 2016. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto menyatakan kabar tersebut hanya isu belaka.

"Itu hoax! Kami tetap mengacu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di sana diatur juga tentang usia pensiun anggota Polri," ujar Agus.

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, batas usia masa jabatan anggota polri hingga 58 tahun.

Jika merujuk pada keputusan yang beredar tersebut, Badrodin akan pensiun dua tahun mendatang. Sebab, Badrodin tahun ini berusia 58 tahun. Namun Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Rambe menilai Badrodin bisa saja diperpanjang masa jabatannya. “Tergantung prosedur Presiden mau memperpanjang,” katanya.

Meski begitu, Rambe menilai Badrodin bisa saja pensiun pada usia 60 tahun sesuai dengan peraturan tersebut.

DEWI SUCI R | DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

4 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

18 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya