Kasus Masinton, LBH APIK: Dita Tidak dalam Kondisi Mabuk  

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 1 Februari 2016 16:27 WIB

Dita Aditya (berbaju hijau), asisten pribadi dari anggota DPR RI Masinton Pasaribu mendatangi LBH APIK untuk mengadukan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Masinton, Jakarta, 1 Februari 2016. TEMPO/Diko Oktara

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri LBH APIK, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan, saat peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan Masinton Pasaribu terjadi, Dita Aditia tidak dalam keadaan mabuk.

"Kalau dia mabuk berat, enggak mungkin dia pergi ke polisi dan rumah sakit," katanya saat ditemui di kantor LBH APIK Jakarta pada Senin, 1 Februari 2016.

Ia mengatakan apa yang dikatakan Masinton Pasaribu—anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—bahwa Dita dalam kondisi mabuk berat merupakan ucapan yang sering dilontarkan masyarakat saat melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat patriarki.

"Menggambarkan bahwa dia (Dita) seorang 'bad girl' yang pulang malam dan enggak mungkin seorang anggota Dewan yang terhormat melakukan tindak kekerasan," katanya. Menurut Nursyahbani, ini pola yang biasa ditemui dalam beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menurut pengakuan Dita, yang diceritakan kepada Nursyahbani, Masinton merupakan sosok yang temperamental dan ingin mengontrol semuanya, termasuk kehidupan para stafnya. Nursyahbani juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan khusus yang terjadi antara Dita dan Masinton.

Baca: Masinton Pasaribu Diduga Pukul Dita Aditia Dua Kali

Soal ketakutan Masinton yang menanyakan berulang-ulang kepada Dita mengenai rahasianya yang takut dibocorkan Dita ke teman-temannya, Nursyahbani mengatakan tak ada rahasia apa-apa menurut pengakuan Dita. "Apa sih rahasianya yang ditakuti? Dita di sana enggak ngobrol soal pekerjaan."

Nursyahbani, yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB periode 2004-2009, mengimbau sebaiknya istilah “asisten pribadi” dihilangkan saja. Makna kata tersebut menimbulkan pemahaman seolah memiliki orang itu kadang posesif, padahal asisten pribadi digaji negara.

DIKO OKTARA

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya