KPK Gandeng 1.000 Perempuan Antikorupsi di Malang

Reporter

Sabtu, 30 Januari 2016 05:34 WIB

Sejumlah wanita peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi memegang poster berisi pesan terkait korupsi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul "Bersihkan DPR" sekaligus merayakan Hari Antikorupsi Se-dunia. ANTARA FOTO/M. Ali. Wafa

TEMPO.CO, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjangkau 1.000 perempuan antikorupsi di Malang. Kampanye antikorupsi dilakukan 50 agen Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK).

Mereka berkampanye melalui beragam media, seperti brosur, buku, film, dan film animasi. "Agen SPAK telah dilatih sejak Agustus 2015," kata juru bicara KPK, Yuyuk Andrianti Iskak, saat evaluasi SPAK di Hotel Harris, Malang, Jumat, 29 Januari 2016.

Agen SPAK juga mampu mengembangkan metode kampanye dan sosialisasi. Agen berasal dari beragam latar belakang, seperti aktivis perempuan, pegiat sosial, dosen, guru, dan mahasiswi. Mereka melakukan sosialisasi, dari keluarga, anak, teman, hingga tetangga.

Sosialisasi dilakukan di 34 provinsi. Tahun ini sosialisasi tersebut ditargetkan menjangkau 1 juta perempuan. Gerakan antikorupsi dimulai dari kaum perempuan karena sosok ibu selama ini paling dekat dengan anak.

Adapun survei KPK empat tahun lalu menunjukkan hanya 4 persen keluarga yang mendidik dan menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya.

Pendidikan antikorupsi dimulai dengan kejadian seperti berlaku jujur, tidak menyontek, dan disiplin berlalu lintas. Sosialisasi antikorupsi diselenggarakan KPK, bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

Senior Manajer AIPJ Judhi Kristantini menjelaskan, dampak sosialisasi ini akan dirasakan 10 tahun ke depan. "Dari anak-anak, generasi ke depan akan mewariskan sikap antikorupsi," ujarnya.

Dampak kampanye di Malang mulai dirasakan. Sejumlah dosen di Malang menolak bingkisan dari mahasiswa yang dibimbing untuk skripsinya. Lalu mereka tidak menggelembungkan biaya perjalanan dinas.

Selain itu, kampanye ini berdampak positif terhadap anak-anak. Contohnya, pelajar di Makassar menolak dijemput dan diantar dengan kendaraan dinas ayahnya. Mereka juga menolak melakukan berbagai perilaku koruptif lain.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

16 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya